TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak menjabat Menteri Pertanian pada 23 Oktober 2019 lalu, dan Syahrul Yasin Limpo (SYL) memegang tongkat amanah Mentan periode 2019-2024, mantan Gubernur Sulsel dua periode ini menegaskan perbaikan masalah data adalah kekuatan utama membangun ketahanan pangan ke depan.

Inisiasi kebijakan ini pun disebut SYL sebagai program 100 hari kerjanya di Kementerian Pertanian.

Lantas, bagaimana jelasnya inisiasi kebijakan dan program Syahrul pada sektor pertanian?

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga, Jumat (1/11/2019) di Jakarta menjelaskan, Mentan SYL telah mendatangi gedung Badan Pusat Statistik (BPS) di Jalan Sutomo, Jakarta Pusat pada Selasa (29/10/2019) lalu untuk berkoordinasi.

Mentan Syahrul hadir bersama Sekjen dan sejumlah Eselon I Kementan, dan staf yang membidangi data di Kementerian.

Mentan menegaskan bahwa persoalan data harus diselesaikan, dan data harus bersumber dari satu pintu melalui lembaga resmi yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu BPS.

Kemudian, jelas Kuntoro, untuk memantapkan data pertanian tunggal, Mentan SYL juga juga telah menggelar pertemuan pada Kamis (31/10/2019) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN).

Dalam pertemuan itu, Syahrul menegaskan bahwa data luas baku sawah antara Kementan dan Kementerian Tata Ruang harus sinkron per 1 Desember 2019 mendatang.

Karenanya, kata dia, pihaknya juga akan segera membuat verifikasi ulang dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Rencananya, verifikasi dilakukan dengan menggunakan citra satelit dengan resolusi tinggi dan deviasi data rendah.

Mentan berjanji akan mengawal proses ini secara langsung hingga tuntas.

Baca: Sofyan Djalil dan Syahrul Yasin Limpo Sepakat Perbaiki Data Luas Lahan Baku Sawah

Selanjutnya, Menurut Kepala Biro Kementan ini, sudah diatur jadwal pertemuan Kementan dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Lain terkait pembangunan pertanian.

Menurut Kuntoro, Langkah Mentan Syahrul yang serba cepat ini dalam rangka tanggung jawab Mentan untuk menjamin pangan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Mentan berpikir diperlukan konsep dan strategi khusus untuk mewujudkannya. Dalam hal ini menurutnya, mentan menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian.