Usulan tersebut keluar setelah adanya kasus penusukan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto (10/10/2019).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengaku belum mengetahui pasti terkait penggunaan cadar.

Ia juga menilai kementeriannya tidak mengatur mengenai penggunaan cadar.

"Setau saya nggak ada aturan undang-undang Menpan mengenai hal itu," kata Tjahjo.

Menurutnya setiap instansi memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur cara berpakaian sesuai ke-Indonesiaan yang ada.

Tanggapan berbeda datang dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardiani Ali Sera.

"Saya ingin menggarisbawahi, sebenarnya cara terbaik untuk deradikalisasi yaitu melalui dialog dan diskusi, karena makin dilarang peluangnya akan masuk di jalur yang lain," kata Mardiani.

Meskipun baru berupa wacana, larangan penggunaan cadar di instansi pemerintah dapat menganggu privasi seseorang karena masuk ke ranah keyakinan seseorang.

Sejalan dengan Mardiana, Yandri Susanto Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut, tidaklah bijak mengaitkan atribut keagamaan dengan radikalisme.

Menurutnya, menteri agama terlalu tergesa-gesa dan cenderung membuat gaduh.

"Belum ada korelasi yang pasti anatara pakaian dengan radikal, belum ada penelitian, belum ada kesimpulan," kata Yandri.

Ia juga memberikan contoh, orang yang berpakaian rapi pun bisa melakuakan penembakan masjid seperti di New Zealand.

(Tribunnews.com/Rica Agustina)