Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq meminta Menteri Agama Fachrul Razi lebih fokus melakukan reformasi birokrasi di Kementerian Agama ketimbang mengurusi larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang.

"Lebih baik seorang Menteri Agama itu lebih fokus melakukan reformasi birokrasi di Kementerian yang memang terkenal korup," ujar Maman Imanulhaq kepada Tribunnews.com, Minggu (3/11/2019).

Menurut Maman Imanulhaq, Menteri Agama harus bisa meningkatkan kembali kualitas pendekatan nilai keagamaan yang moderat.

Baca: Direktur IMF Komentari Rencana Indonesia Pindahkan Ibu Kota Negara Dari Jakarta ke Kalimantan Timur

"Itu bisa dilakukan melalui cara penguatan sistem kurikulum, memperkokoh kembali komitmen-komitmen dari jajaran kementerian agama, terutama penyuluh. Penyuluh bukan malah memprovokasi penyegelan beberapa rumah ibadah. Atau bukan seperti yang lalu penyuluh memprovokasi penyerbuan kelompok-kelompok minoritas," jelasnya.

Menurut dia, dua hal tersebut yang seharusnya menjadi prioritas Menteri Agama dalam menjalankan tugasnya.

Baca: Sosiolog UI: Kalau Ada Kejadian Akibat Kelompok Ekstrim, Tindak, Bukan Larang Bercelana Cingkrang

Bukan malah bicara mengenai hal yang tidak substansional mengenai pelarangan cara orang berpakaian.

"Sangat tidak efektif, tidak substantif, ketika upaya pelarangan penggunaan cadar dan cara berpakaian. Itu sangat tidak substansional," ujarnya.

Dia menilai, jauh lebih baik jika Kementerian Agama mengikuti strategi Jokowi yang merangkul pihak-pihak yang saat Pilpres berseberangan dengannya.

Baca: Pakar Hukum: Jokowi Jangan Pilih Kader Parpol untuk Jadi Dewan Pengawas KPK

Hal senada juga bisa diikuti Kementerian Agama untuk merangkul kelompok-kelompok radikal dan anti pancasila dengan tetap memberikan edukasi mengenai kebebasan beragama dan nilai-nilai pancasila.

"Seharusnya Menteri Agama itu merangkul semua kelompok radikal, anti pancasila dan kelompok yang berseberangan dengan Jokowi selama pilpres. Tapi tetap mengedepankan kebebasan beragama dan komitmen kita menjaga Pancasila tetap harus terjaga," kata Maman.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Baca: Soal Cadar dan Celana Cingkrang, Wakil Ketua DPR Minta Aparatur Sipil Negara Ikuti Aturan Berseragam

Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto.

Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

Baca: Wacana Larangan Penggunaan Cadar, Wamenag Minta Masyarakat Berprasangka Positif kepada Pemerintah