Anies Akan Ubah Sistem e-Budgeting Anggaran Menjadi Lebih Smart: Saya Tidak Menyalahkan Siapapun

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan membuat perencanaan untuk mengubah sistem e-budgeting atau sistem penyusunan anggaran secara elektronik (digital) agar lebih smart pada 2020.

Anies menjelaskan, pembaruan tersebut dilakukan setelah sejumlah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 menjadi sorotan masyarakat.

Dikutip Tribunnews.com dari tayangan KompasTV pada Minggu (3/11/2019), tujuan Anies mengubah sistem anggaran adalah untuk memaksa semua pihak agar berperilaku jujur dan rajin.

Pihaknya menilai dengan meningkatkan sistem anggaran digital dapat meminimalisasi kesalahan dalam rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Karena itu lah yang akan kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi.

Karena seperti sekarang kalau penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan.

Ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Nggak bisa dibedakan tu," terang Anies.

Anies mengatakan, pembaruan sistem e-budgeting tersebut untuk membangun transparansi dan mengendalikan perilaku setiap pihak yang terlibat dalam menyusun anggaran.

"Tapi bila nanti diupgrade kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi itu.

Ini contoh yang akan kita lakukan. Tapi nanti lengkapnya pada saat kita luncurkan," tambahnya.

Sebelumnya kepada wartawan, Anies sempat mengaku pihaknya mengetahui kelemahan sistem e-budgeting sejak tahun lalu.

Pihaknya juga telah melakukan koreksi dan perbaikan, bukan hanya meramaikanya.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan.

Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," pungkasnya.

Adanya kesalahan input anggaran, menurut Anies adalah kesalahan sistem digital.

Diberitakan sebelumnya, sistem penganggaran yang digunakan selama ini dari pemerintahan Ahok-Djarot masih tetap digunakan hingga kini atau dalam menyusun rancangan APBD 2020.

Namun, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun rancangan anggaran tersebut, sehingga menuai banyak kritikan.

Hal tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta lebih lanjut melakukan pengecekan dari sistem digital tersebut menjadi tetap manual, oleh karenanya ditemukan banyak anggaran janggal yang lolos.

Menurut Anies, sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yaitu sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.

Dilansir dari tayangan Apa Kabar Indonesia YouTube channel Talk Show tvOne, yang diunggah Kamis (31/10/2019)  Anies memberikan keterangannya.

Ia mengatakan sistem e-budgeting memaksa para perencana memasukkan komponen di saat belum tentu sudah ada komponennya, dan kemudian tidak dilakukan pengecekkan.

Menurutnya, sistem tersebut sudah digital namun tidak cukup smart, karena tidak bisa melakukan pengujian atas data yang dimasukkan.

"Sama seperti kalau kita mengisi formulir. Diminta menulis tanggal lahir. Kemudian kita menuliskan 31 Februari. Kalau sistem yang smart, dia akan menolak. Tidak ada 31 Februari.

Tapi, kalau sistem yang tidak smart, apapun dimasukan, direkam. Nah, ini yang terjadi di sistem kita.

Diharuskan memasukkan totalnya, komponennya dibebaskan. Lalu, ketika belum ada komponen, masukkan apa saja di situ," tutur Anies menjelaskan dengan contoh.

Anies juga memberi tahu setelah ia mengetahui kelemahan sistem tersebut, ia hanya melanjutkan mengoreksi.

"Dan ketika kami mengoreksi itu, tidak dengan menyalahkan siapapun. Selama setahun ini kami tidak pernah membicarakan ini.

Tidak pernah menunjukakn pada siapapun bahwa ini ada problem di dalam perencanaan.

Ujungnya anggaran dipakai yang benar. Bukan untuk beli penghapus, ujungnya dipakai untuk honorarium," tegasnya mengklarifikasi.

Ia juga menjelaskan, ada istilah Dami yang berarti dituliskan namun tidak dilaksanakan.

Menurut Anies, memposting hal semacam ini hanya akan menimbulkan keramaian.

Cara itu sengaja dihindari untuk menhindari konflik-konflik yang tidak perlu.

"Tetapi, di dalam proses perencanaannya, ada itu istilahnya Dami.

Dituliskan tapi tidak dilaksanakan. Nanti empat bulan kemudian ketika dikoreksi yang sebenarnya ada.

Nah, cara seperti ini ketika discreen capture lalu diposting, akan terjadi keramaian.

Saya bisa saja sejak tahun yang lalu, mengangkat ini semua, memposting. Tapi tidak ada gunanya.

Saya ini sedang bekerja untuk membangun persatuan, menghindari konflik-konflilk yang tidak perlu.

Tapi, beberapa hari ini ditonjolkan seakan-akan peristiwa pertama dan seakan-akan ini adalah kelalaian pengawasan," ungkap Anies.

(Tribunnews.com/ Nidaul 'Urwatul Wutsqa)