TRIBUNNEWS.COM – Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir dinyatakan tidak terlibat dalam kasus suap PLTU Riau I oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (4/11/2019).

Hakim menilai, Sofyan Basir tidak mengetahui perihal pembagian fee dalam kasus suap tersebut.

Menanggapi hal itu, Juru bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan akan menempuh langkah hukum semaksimal mungkin untuk dapat membuktikan Sofyan Basir terlibat dalam kasus tersebut.

Diketahui, ini adalah ketiga kalinya vonis bebas dari hakim untuk terdakwa KPK.

Dua di antaranya telah diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) melalui kasasi yang diajukan KPK.

“Dalam vonis bebas kali ini, karena ini bukan yang pertama juga, tentu upaya hukum itulah yang akan kami tempuh nanti, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung,” ujar Febri saat berbincang di acara Sapa Indonesia Malam unggahan YouTube KOMPASTV, Senin (4/11/2019).

Dikutip dari laman Kompas.com, terdapat dua terdakwa KPK yang dinyatakan bersalah oleh MA setelah sebelumnya lolos di Pengadilan Tipikor.

Pertama MA membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung, yang membebaskan Wali Kota Bekasi, Mochtar Muhammad dari tindak pidana kasus korupsi berjamaah.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Mochtar tidak terbukti melakukan suap kepada anggota DPRD dan memuluskan pengesahan APBD.

KPK yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pengadilan, mengajukan permohonan kasasi ke MA.

Menerima argumen KPK, MA melakukan koreksi dan Mochtar terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Pada 7 November 2012, Juru Bicara MA, Ridwan Mansyur membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung.

Mochtar dijatuhi hukuman pidana penjara 6 tahun dengan denda Rp 300 juta dan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 639 juta.

Dalam kasus ini, Mochtar diduga kuat menyuap anggota DPRD Bekasi sebesar Rp 1,6 miliar.

Serta untuk memuluskan APBD 2010, Mochtar juga diduga menyalahgunakan anggaran makan-minum sebesar Rp 639 juta. 

Selain itu, terdapat kasus Bupati Rokan Hulu, Suparman yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 23 Februari 2017.

Terdakwa Suparman diduga terlibat kasus suap pembahasan APBD Perubahan 2014 dan APBD 2015.

Pengadilan Tipikor Pekanbaru menyatakan Suparman tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain, dan ia pun dibebaskan dari segala dakwaan.

Sementara KPK sangat meyakini perbuatan Suparman terbukti.

KPK langsung mengajukan kasasi ke MA.

Argumentasi KPK diterima oleh MA dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparman saat itu.

Suparman divonis 4,5 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 200 juta.

Dua kasus inilah yang menjadi cerminan KPK dalam menghadapi vonis bebas yang diterima Sofyan Basir.

KPK tetap meyakini Sofyan Basir terlibat dalam dugaan kasus suap tersebut.

Febri mengatakan KPK berprinsip pada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Juli 2018.

Kasus ini berkembang saat KPK memproses mantan Menteri Sosial, Idrus Marham yang sudah divonis bersalah di pengadilan sebelumnya.

Dari Idrus Marham kasus ini berkembang sampai pada mantan Dirut PLN, Sofyan Basir.

Febri menyebut, dalam menangani kasus suap, KPK telah menelusuri dan meyakini peran masing-masing terdakwa.

“KPK tentu sudah memilah dan meyakini peran masing–masing, sehingga salah satu dakwaan yang berbeda dibanding yang lain adalah penggunaan pasal 15 sdan pasal 56 yaitu membantu melakukan tindak pidana, KPK tentu yakin itu terbukti,” ujarnya.

Meski begitu, keputusan Pengadilan Tipikor Jakarta tetap dihormati dan dihargai oleh KPK.

“Namun Majelis Hakim menyatakan sebaliknya dan kami sebagai Aparat Penegak Hukum menghargai Institusi Peradilan tersebut,” imbuhnya.

Terkait pengajuan kasasi ke MK pada kasus Sofyan Basri,  Febri mengatakan masih memerlukan waktu untuk mempelajari putusan lengkap dari Pengadilan Tipikor, Jakarta.

“Tapi tentu butuh waktu ya mempelajari lebih lanjut, kami juga harus menerima dulu salinan putusan lengkap dari Pengadilan Tipikor, barulah kemudian argumentasinya baru bisa kami susun,” ujarnya.

Berikut video selengkapnya:

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Dani Prabowo)