TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu angkat suara terkait isu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar akan menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan, itu merupakan informasi palsu atau hoaks.

Anggota DPR RI ini menegaskan, hoaks itu sengaja disebarkan pihak tertentu guna membangun sentimen anti-revisi Undang-undang KPK.

"Itu informasi hoaks yang sengaja dibunyikan oleh pihak tertentu untuk membangun sentimen anti revisi UU KPK," tegas aktivis '98 ini, kepada Tribunnews.com, Selasa (5/11/2019).

Baca: Istana: Pensiunan Penegak Hukum Mungkin Jabat Dewan Pengawas KPK

Masinton Pasaribu menjelaskan, terlalu jauh mendesain komposisi orang-orang yang akan mengisi Dewan Pengawas KPK.

Karena Presiden Jokowi saja baru melakukan seleksi untuk memilih lima anggota Dewan Pengawas KPK.

"Saya mensinyalir dan menduga bahwa isu tersebut dihembuskan dari dalam internal KPK yang sedang mengalami frustrasi dengan revisi UU 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Segala cara dihembuskan dengan cara mendistorsi informasi ke publik lewat isu-isu kacangan," ujar Masinton Pasaribu.

Jokowi Mulai Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menseleksi lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berdasarkan perkembangan mutakhir soal Dewan Pengawas KPK, sedang diproses. Presiden tentu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, memproses nama nama tertentu yang diusulkan oleh pihak-pihak, banyak pihak," ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Dalam menseleksi usulan nama tersebut, kata Fadjroel, Presiden Jokowi juga turut meminta pendapat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, kelompok agama, kelompok masyarakat, dan lain-lainnya.

"Terkait dengan nama-nama yang masuk di dalam Dewan Pengawas itu, tidak ada yang secara khusus disebutkan," ucap Fadjroel.

Baca: Jokowi Jangan Jadikan Posisi Dewan Pengawas KPK Barter untuk Koalisi Pendukungnya

"Cuma tegas dikatakan, pada intinya bahwa sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak pihak masyarakat," jelasnya.

Fadjroel yang saat ini masih menjabat Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero), menyampaikan penjaringan nama yang dilakukan Presiden dengan meminta masukan masyarakat, dengan harapkan dapat Dewan Pengawas yang berkualitas.

"Presiden berharap Dewan Pengawas ini betul-betul mewakili kepentingan dari semua pihak. Sehingga ini bisa menjadi wakil dari masyarakat, pemerintah betul-betul pro terhadap penegakkan antikorupsi di Indonesia," papar Fadjroel.