Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Laode Ida angkat bicara terkait isu desa fiktif sedot dana desa seperti yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Laode Ida mengecam keras tindakan tersebut jika benar.

"Langsung saja copot pejabatnya karena sudah menyalahi beberapa ketentuan, janji dia sebagai pejabat publik atau pejabat negara," ujar Laode Ida saat ditemui di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).

Terkait kabar desa fiktif tersebut, Ombudsman mengaku belum menerima laporannya.

Baca: Mendagri Tito Karnavian Terjunkan Tim Telusuri Kebenaran Adanya Desa Fiktif

Namun, jika memang benar terjadi, menurutnya tidak ada toleransi bagi pejabat yang melakukan.

"Dia (pejabat) langgar, dia bohong, manipulatif, dia juga sudah menyedot uang negara, itu hak rakyat," kata Laode.

"Makanya saya kira kalau terkait itu, moral pejabat yang koruptif dan tidak bermoral, itu tidak ada alasan tidak diberi sanksi oleh atasan, langsung pecat saja," tambahnya.

Baca: Jokowi Minta Pelaku Pembuat Desa Fiktif Segera Ditangkap

Menurutnya jika sampai terbukti ada pejabat daerah yang menggunakan desa fiktif untuk menyerap anggaran Dana Desa, itu harus segera diberhentikan.

"Pemerintah harus mengeluarkan SK (Surat Keputusan) untuk memberhentikan bupatinya atau siapa saja yang terlibat. Itu tidak boleh, Itu sangat fatal," katanya.

"Saya tuh orang desa, menggarap program desa sejak dulu, manipulasi seperti itu tidak bisa ditolerir," tambah Laode Ida.

Jokowi minta pelakunya ditangkap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat hukum segera menangkap pelaku pembuat desa fiktif guna mendapatkan dana desa.

"Kita kejar, agar yang namanya desa-desa diperkirakan (fiktif), diduga itu fiktif ketemu, ketangkap," ujar Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).