Menurut Jokowi, adanya desa fiktif dapat saja terjadi karena Indonesia merupakan negara besar dengan 514 kabupaten/kota dan memiliki 74.800 desa.

Baca: Ada Desa Fiktif Terima Aliran Dana Desa, Tjahjo Kumolo: Setahu Saya Sudah Disetop

"Mangelola desa sebanyak itu tidak mudah, tetapi kalau informasi benar ada desa siluman, itu mungkin hanya desanya pakai plang saja, tapi desanya (warganya) enggak ada, bisa terjadi," kata Jokowi.

"Sekali lagi dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," sambung Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Baca: Sri Mulyani Ungkap soal Desa Fiktif yang Dapat Dana, Fahri Hamzah Beri Tanggapan Ini

Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Baca: Sri Mulyani Cium Desa Siluman Sedot Dana Desa, Ini Kata KPK

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antardaerah Jawa dan luar Jawa," katanya.

Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menggandeng aparat kepolisian menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada desa fiktif meminta sejumlah anggaran kepada pemerintah pusat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya telah menerjunkan penyidik KPK yang berada di wilayah tersebut untuk ikut mengusut dugaan kasus permintaan dana desa untuk desa tak berpenghuni.

"KPK sudah kerja sama dan sudah disidangkan Korodinator Wilayah KPK sudah bekerja sama dengan aparat Penegak hukum (APH) setempat (kabupaten Konawe)," ujar Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Baca: Mahfud MD Minta Masyarakat Hargai Keputusan Jokowi Belum Terbitkan Perppu KPK