Terlebih lagi dalam pengelolaan desa.

Sehingga adanya fenomena desa fiktif ini kemungkinan dapat terjadi.

“Karena sekali lagi, dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah,” tegasnya.

Disisi lain, Polri akan menelisik lebih lanjut terkait dugaan penemuan desa siluman tersebut.

Dikutip dari Tribunnews.com, menurut kadiv Humas Polri, Muhammad Iqbal, Polri jelas akan melakukan proses penegakan hukum.

Selain itu, Polri juga akan berkoordinasi dengan Lembaga penegak hukum yang bersangkutan.

Adapun, Lembaga penegak hukum yang dimaksud yakni, Kejakasaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Prinsipnya Kepolisian RI akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. ada Kejaksaan, ada KPK," ungkap Iqbal.

Diketahui sebelumnya, adanya desa siluman ini, terkuak setelah ada pelaporan dari satu pihak kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Dikutip dari Tribunnews.com, menurut Sri Mulyani, ada desa tak berpenduduk yang menerima dana desa dari pemerintah.

Tak hanya satu desa, namun diduga banyak desa siluman yang bermunculan untuk menyerap dana desa tersebut.

Sri Mulyani menambahkan, saat ini kinerja dana desa masih belum bisa maksimal.

Masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal.

Namun setiap tahunnya anggaran untuk dana desa terus meningkat.(*)

(Tribunnews.com/Seno/Isnaya Helmi Rahma/Igman Ibrahim/Nuryanti)