Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Filep Wamafma: Pembentukan Partai Lokal Penting untuk Mengayomi Orang Asli Papua

Sebelumnya, Senator dari Papua Barat ini menerima delegasi partai lokal Papua Bersatu pada Selasa (5/11/2019) lalu.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Filep Wamafma: Pembentukan Partai Lokal Penting untuk Mengayomi Orang Asli Papua
Istimewa/Tribunnews.com
Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma (kedua kanan) bersama pengurus Partai lokal Partai Papua Bersatu di Kantor DPD RI, Jakarta, Selasa (5/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma mengatakan pembentukan partai lokal di Papua sangat penting untuk mengayomi hak-hak politik Orang Asli Papua.

“Pada prinsipnya apa yang diperjuangakan oleh Pengurus Partai Lokal Papua yakni Partai Papua Bersatu adalah perjuangan yang sangat penting mengingat pada kenyataan saat ini representasi politik di tingkat lokal orang Asli Papua di beberapa kabupaten masih minim,” kata Filep Wamafta kepada wartawan, Kamis (7/11/2019).

Sebelumnya, Senator dari Papua Barat ini menerima delegasi partai lokal Papua Bersatu pada Selasa (5/11/2019) lalu.

Baca: Kekhawatiran Ketua DPR Papua soal Rencana Pemerintah untuk Pemekaran Tanah Papua

Menurut Filep, keberadaan partai lokal pada prinsipnya sebagai upaya partisipasi politik lokal di tanah Papua dan dalam rangka rekrutmen politik pada Pemilu Legislatif.

“Partai politik lokal di Tanah Papua dapat berberan aktif sebagai amanat undang-undang otonomi khusus Papua,” kata Filep.

Filep menuturkan keinginan untuk membentuk partai lokal di Papua memang masih multitafsir terhadap pemaknaan partai politik lokal walaupun partai Papua Bersatu telah resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Papua.

Namun, kata dia, partai politik lokal Papua yakni Papua Bersatu menempuh jalur Hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Berita Rekomendasi

Oleh karena itu, Filep mengatakan Pansus telah menerima dan akan membahas lebih lanjut megenai aspirasi pembentukan partai politik lokal di Papua.

Selain itu, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan suatu ketegasan hukum dan niat baik politik terhadap aspirasi masyarakat Papua dalam memperjuangkan dengan terhormat asprasi implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Kami juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” kata Filep.*

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas