Menko Kemaritiman Fasilitasi Pertemuan Sriwijaya-Garuda, Kerjasama Dilanjutkan 3 Bulan ke Depan
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memfasilitasi pertemuan antara Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia Group.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Fathul Amanah
TRIBUNNEWS.COM - Di tengah panasnya konflik yang terjadi antara Sriwijaya Air dan Garuda, Menko Kemaritiman Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan turun tangan dengan memfasilitasi pertemuan antara Sriwijaya Air dan Garuda yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dari hasil pertemuan tersebut, kerjasama antara Sriwijaya Air dengan Garuda tetap dilanjutkan hingga tiga bulan ke depan.
Namun, kerjasama akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kita sudah sepakat ditandatangani selama tiga bulan kedepan kemudian dilakukan audit terhadap kerjasama ini oleh BPKP ini sudah mulai jalan dan kita harapkan audit itu akan keluar hasilnya mungkin dalam satu minggu atau 10 hari ke depan," jelas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam tayangan yang diunggah YouTube Seputar Inews, Jumat (8/11/2019).
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan jika Sriwijaya tidak akan lagi menunda jadwal keberangkatan penerbangan penumpang.
"Ya makanya, mulai besok Insyaallah tidak akan ada delay," tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam tayangan yang diunggah YouTube Seputar Inews, Jumat.
Saat disinggung terkait kelanjutan hubungan kerjasama antara Sriwijaya dan Garuda, Budi Karya Sumadi menegaskan jika hubungan kerjasama tersebut diteruskan.
"Iya diteruskan," jelas Budi Karya Sumadi.
Diberitakan sebelumnya, operasional maskapai penerbangan Sriwijaya Air terganggu mulai dari penundaan hingga pembatalan keberangkatan di beberapa daerah setelah buntunya hubungan Garuda Indonesia dengan Sriwijaya Air.
Sempat dikabarkan, Garuda Indonesia mengeluarkan Sriwijaya Air dari grup perusahaan.
Menanggapi hal ini, Komisi VI DPR menunggu pernyataan resmi dari pihak Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.
Komisi VI juga menekankan agar permasalahan internal kedua maskapai penerbangan tidak mengganggu pelayanan.
"Bagaimana pun Garuda kita tahu bebannya berat, apapun kebijakannya DPR tentu akan mendukung selama akuntabel, profitable dan juga profesional," ujar Anggota Komisi VI Andre Rosiade dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Kamis (7/11/2019).
"Lalu untuk Sriwijaya ini memang kita berharap keputusan ini sekali lagi jangan mengorbankan konsumen, ini segera pemerintah melalui kementerian perhubungan mencari solusi yang terbaik dan cepat jangan sampai kasus Garuda dan Sriwijaya ini yang menjadi korban adalah konsumen, khususnya penumpang itu harapan kami," jelas Andre Rosiade.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.