TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufiqurrahman kembali menyoroti polemik lem aica aibon yang masuk dalam daftar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

Taufiqurrahman berbicara sebagai narasumber di acara yang dipandu Karni Ilyas, Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (12/11/2019).

Dilansir Tribunews.com dari kanal YouTube ILC, Taufiqurrahman mengkritik terkait anggaran DKI Jakarta yang masih dinyinyiri oleh berbagai pihak.

Dia menyampaikan kekhawatirannya terkait anggaran yang ada di provinsi - provinsi lain.

Dalam kesempatan tersebut, Taufiqurrahman juga menyampaikan dua masukan untuk menutup sesinya di ILC.

Pertama untuk Mendagri, kedua terkait sistem e-budgeting.

Baca :  ILC TvOne, Taufiqurrahman Kritik Sistem e-Budgeting: Kalau Perlu APBN Pakai e-Budgeting

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Taufiq menyampaikan agar di tahun - tahun tertentu Mendagri memberikan informasi lebih lengkap tentang tahapan atau tata cara menyusun RAPBD.

"Untuk tahun - tahun tertentu, maksudnya tahun politik harusnya Permendagri tentang tahapan tata cara menyusun RAPBD ini dilalukan penyesuaian - penyesuaian," tuturnya.

Namun, apabila tahun yang sedang berlangsung bukan tahun politik maka proses input anggaran disesuaikan dengan musrenbang.

Baca :  Soal Pertemuan Ahok dan Erick Thohir, Begini Komentar Luhut Panjaitan hingga Jubir Presiden Jokowi

Kalau tahunnya bukan tahun politik proses dilakukan bisa sesuai musrenbang bulan Januari, musrenbang bulan Februari, musrenbang bulan Maret dan seterusnya, sampai nanti ketok palu di 31 November," jelasnya.

Namun, 2019 adalah tahun politik, maka dari itu menurut Taufiqurrahman perlu penyesuaian - penyesuaian.

"Tapi karena ini tahun politik, kan perlu penyesuaian - penyesuaian," ujarnya.

Taufiq menjelaskan ada dua kategori tahun politik.

"Pertama pergantian anggota legislatif, kedua pergantian kepala daerah," jelasnya.

Taufiq menjelaskan dia meminta agar Mendagri menyiapkan aturan khusus di daerah - daerah yang mengalami pergantian kepala daerah.

"Artinya kita meminta agar Kemendagri menyiapkan aturan yang khusus, untuk daerah - daerah yang mengalami pergantian kepemimpinan politiknya," jelasnya.

Baca :  Video Viral Iklan Paris Hilton di Bus Transjakarta, Dirut PPD: Bus Ditarik dan Sopir Bus Diperiksa

Sistem e-Budgeting

Yang kedua Taufiqurrahman bersyukur sistem e - budgeting sudah diperbaiki.

"Memang e-budgeting ini pada saat pagu anggaran, contoh lem aibon dimasukin pagu anggarannya 8.2 miliar. Sistem ini menghendaki rincian komponennya," katanya.

Untuk mengisi rincian komponen anggaran tersebut harus dilakukan oleh masing - masing sekolah.

"Harus dari sekolah masing - masing. Itu yang saya bilang RKAS. Masih harus dihitung," jelasnya.

Rincian komponen tersebut masih harus dihitung, mulai dari berapa jumlah siswa dari masing - masing kelas.

"Misalnya nih jumlah muridnya berapa? Dari kelas satu, dua, tiga dan seterusnya. Dari ini butuh waktu," tuturnya.

Baca :  Komentari Polemik Anggaran DKI Jakarta, Ridwan Saidi Singgung Pohon Angsana dan Beri Wejangan Ini

Hal tersebut menjelaskan kertas kerja yang berupa dummy, yang sebelumnya disebutnya oleh Taufi.

"Ini kertas kerja yang berupa dummy, yang itu nanti akan diperbaiki. Jadi tidak akan muncul itu anggaran lem aibon," jelasnya.

Taufiq menjelaskan ketika rancangan anggaran tersebut sudah final, selanjutnya akan disempurnakan oleh DPRD DKI Jakarta.

"Ketika ini sudah menjadi RAPBN final, yang akan nanti diparipurnakan. Nanti di forum paripurna Anggota DPR DKI," tegasnya.

Baca :  ILC TvOne, Budayawan Ridwan Saidi Beri Pesan untuk Politisi Muda: Jangan Asal Mangap!

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)