"Kalau di negara lain tentu tidak semudah itu," ujar Febri.

Kasus korupsi mafia migas, lanjut Febri, bersifat transnasional sehingga terdapat berbagai hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, KPK berharap adanya dukungan dari pemerintah agar penanganannya dapat diselesaikan dengan cepat.

Diketahui KPK telah menetapkan satu tersangka yakni bekas Direktur Utama Pertamina Energy Services Pte Ltd (Petral), Bambang Irianto.

Febri juga menyinggung terkait undang-undang KPK yang baru. 

Menurutnya, banyak kewenanga KPK yang dipangkas dalam revisi undang-undang tersebut.

Jubir KPK merasa, di satu sisi KPK berharap dapat menangani kasus-kasus yang besar.

Di sisi lain, kewenangan KPK dipangkas melalui undang-undang revisi yang ada. 

"Kita perlu lihat lagi setelah revisi undang-undang, karena cukup banyak yang dipangkas kewenangannya."

"Apakah KPK masih bisa sangat efektif atau cukup kuat dalam menangani kasus korupsi besar atau ada kendala yang lain," ujarnya. 

Satu kasus lain yang juga menjadi perhatian khusus Jokowi adalah pembelian helikopter Augusta-Westland (AW) 101.

Kasus ini membutuhkan waktu karena penangannya tidak hanya dilakukan oleh KPK, tapi juga melibatkan POM TNI.

"Ini kasus korupsi yang ditangani bersama POM TNI dan KPK. KPK menangani satu tersangka IKS dan POM TNI menangani tersangka lain yang berlatar belakang militer," ujar Febri.

Tersangka dengan inisial IKS yang dimaksud yakni Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.