TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera angkat bicara terkait dengan kabar bergabungnya Basuki Thahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Mardani Ali Sera selama Ahok bisa mengikuti aturan yang ada untuk menjadi komisaris atau direksi BUMN, ia mempersilahkan.

Namun Mardani memertanyakan posisi Ahok sebagai anggota partai politik.

"Yang pertama komisaris atau direksi BUMN itu ada aturannya, menurut saya kalau aturan diikuti monggo saja, tetapi Pak BTP setahu saya itu sudah menjadi anggota partai politik, jadi menurut saya apakah patut anggota partai politik (jadi petinggi BUMN)," ujar Mardani Ali sera dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).

Menurut Mardani jika ingin berjuang untuk bangsa Indonesia seharusnya Ahok konsisten.

Kalau mau di jalur politik ya harus konsisten di politik jangan kemudian di jalur yang lain.

"Nanti misal kalau dia melepaskan anggotanya menurut saya kalau berjuang ya konsisten saja, kalau mau dijalur politik ya di politik, jangan dijalur yang lain," terang Mardani Ali Sera.

Menurutnya, dengan konsisten akan memberi edukasi yang baik ke publik.

"Ini baik buat edukasi publik, etika-etika, moralitas-moralitas itu penting," jelasnya.

Basuki Tjahaja Purnama dikabarkan akan bergabung dan menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Menteri Erick Thohir yang memastikan jika Ahok akan bergabung pada awal Desember mendatang.

Namun, belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN terkait dengan posisi yang akan dijabat oleh Ahok.

Meskipun demikian, santer dikabarkkan Ahok akan menempati posisi sebagai Komisaris Utama atau Direktur Utama (Dirut), PT Pertamina.

Jika benar Ahok akan menempati posisi petinggi di PT Pertamina, berikut kisaran gaji dan tunjangan yang akan diperoleh Ahok?

Dilansir Tribunews.com dari tayangan yang diunggah Kompas TV, berdasarkan laporan kinerja keuangan dari PT Pertamina tahun 2018, kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 671 miliar rupiah per tahun.

Jika Rp 671 miliar dibagi 17 orang direksi dan komisaris di Pertamina, maka setiap orang akan menerima Rp 39 miliar setahun atau Rp 3,25 miliar per bulan.

Selain gaji, PT Pertamina juga menyiapkan tunjangan berupa Tunjangan Hari raya (THR), perumahan, dan asuransi purna jabatan.

Selain itu, terdapat fasilitas lain seperti kendaraan, kesehatan, dan bantuan hukum.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga: BUMN Butuh Orang Seperti Ahok

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebutkan jika pihak BUMN sangat berharap Ahok untuk bergabung dan memperkuat BUMN.

"Harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama kita, satu di antara BUMN di Indonesia," jelas Arya dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Rabu.

"Kita juga mengharapkan Pak Ahok bersedia juga untuk bergabung lah, memperkuat BUMN kita gitu," terang Arya.

Saat disinggung di sektor mana Ahok akan ditempatkan, Arya menuturkan jika Ahok akan ditempatkan pada sektor yang membutuhkan perhatian besar dan mempengaruhi banyak orang.

"Yang pasti kalau sektor mana, pasti yang kita lihat yang membutuhkan perhatian besar dan mempengaruhi banyak orang lah," ujar Arya.

Menurutnya, dalam pertemuan yang berlangsung sekira 1,5 jam tersebut, pihak BUMN hanya meminta kesedian Ahok untuk bergabung.

"Soal energi atau apa pun itu kita belum tahu, tapi yang pasti tadi prinsipnya adalah meminta kesediaan beliau dulu supaya mau bergabung bersama kita," kata Arya.

Arya menegaskan, jika BUMN butuh orang seperti Ahok yang bisa mendukung BUMN.

"Karena kita memang butuh orang-orang seperti Pak Ahok yang memang bisa mendukung BUMN," ungkapnya.

Menurutnya, Ahok sudah punya kapasitas yang diakui oleh publik.

"Beliau kan punya kapasitas yang diakui oleh publik untuk hal-hal yang bisa memperbaiki banyak hal juga," terangnya.

Lebih lanjut Arya menjelaskan, jika Erick Thohir melihat Ahok punya kemampuan untuk membantu BUMN.

"Yang pasti soal rekomendasi atau apapun itu namanya, banyak masukan lah dari kita kepada Pak Erick ya, dan Pak Erick melihat bahwa ini memang bisa untuk membantu kita," jelasnya.

Saat disinggung terkait dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan Ahok sebagai kandidat untuk menempati satu di antara posisi strategis di BUMN, Arya menegaskan jika memang ada koordinasi dengan Jokowi.

"Strategis sudah pasti," jelas Arya.

"Yang pasti setiap posisi-posisi yang vital untuk BUMN kan kita harus koordinasi sama Pak Jokowi, tidak mungkin tidak," ujarnya.

Saat ditanya kapan Ahok bisa bergabung, Arya berharap secepatnya Ahok dapat bergabung dengan BUMN.

"Kita harap secepatnya juga Pak Ahok bisa bergabung dengan kita," terangnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, saat melakukan telewicara dengan Kompas Petang, Rabu, Arya mengatakan jika Ahok menyampaikan kesediaannya untuk bergabung bersama dengan BUMN.

Menurut Arya, sepanjang itu untuk kepentingan negara dan bangsa, Ahok bersedia kalau memang ditugaskan.

Arya juga menambahkan jika Ahok sudah mengetahui gambaran secara garis besar posisi yang akan dia tempati.

(Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)