Pro Kontra Ahok Bakal Masuk BUMN, Tanggapan Mahfud MD hingga Syafii Maarif
Rencana Menteri BUMN Erick Tohir menarik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk duduk sebaai petingggi BUMN menuai pro kontra
Penulis: Daryono
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Rizal Ramli
2. Rizal Ramli
![Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli menjawab pertanyaan wartawan usai memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait kasus BLBI di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019). Mantan Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) era Kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu dipanggil KPK terkait kapasitasnya sebagai Ketua KKSK periode 2000-2001. Tribunnews/Irwan Rismawan](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/rizal-ramli-penuhi-panggilan-kpk-sebagai-saksi-kasus-blbi_20190719_192849.jpg)
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengomentari rencana Presiden Jokowi menjadikan Basuki Tahja Purnama atau Ahok sebagai pejabat perusahaan BUMN.
Menurut dia, hal itu hanya akan menambah masalah baru.
"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Menurut Rizal, saat ini sudah banyak masalah yang ada di Indonesia yang perlu diselesaikan.
Pengangkatan Ahok sebagai bos perusahan BUMN hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.
"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.
Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam kariernya.
Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.
Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.