"Karena ada persoalan yang balancing aja kalau di PLN, karena memang penerimaan tarif dasar listrik dibatasi, dan pelayanan yang dibebankan kepada PLN besar," ujar Piter.

Sementara itu, untuk Krakatau Steel, dirinya menilai ada permasalahan struktural.

Menurutnya ini hanya persoalan strategi, khususnya untuk industri logan seperti Krakatau Steel.

"Krakatau Steel memang lebih struktural, tapi persoalan ini tidak bisa kita artikan karena kita tidak cukup serius selama ini membangun Krakatau Steel. Ini persoalan strategi besar dari industri kita seperti apa, khususnya industri logam," jelasnya.

Dirinya menilai ketiga perusahaan BUMN tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dibanding badan usaha swasta.

"Sebenarnya kita tidak bisa menjawab dari satu sosok ya, Pertamina, PLN, Krakatau Steel itu mempunyai karakteristiknya sebagai BUMN, dan perlu dipahami badan usaha BUMN itu berbeda dari swasta, banyak bedanya," lanjut Piter.

Ia mengatakan, Ahok yang dianggap berhasil sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu, belum tentu bisa menjadi solusi terhadap semua tantangan yang ada di perusahaan BUMN.

"Tidak serta merta orang yang berhasil seperti Pak Ahok akan ditempatkan dan kemudian menjadi solusi terhadap semua tantangan," ujarnya.

Menurutnya ada hal khusus yang perlu dipahami dalam mengelola perusahaan BUMN.

"Ada spesifikasi dan pengususan dalam pengelolaan BUMN, ini yang harus dipahami," ungkap Piter.

Sebelumnya, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif merasa setuju jika Ahok memimpin perusahaan BUMN.

Hal itu ia sampaikan setelah menghadiri silaturahmi akademisi Yogyakarta bersama Menko Polhukam, Mahfud MD, di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (15/11/2019).

Buya Syafii Maarif menilai Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN.

"Kan belum pasti, saya rasa oke, kenapa tidak?" ungkapnya, melihat tayangan YouTube KOMPASTV, Minggu (17/11/2019).