Ahok Ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Staf Khusus BUMN Beberkan 2 Dugaan Alasan Penolakan
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menduga dua hal yang menyebabkan penolakan Ahok masuk BUMN.
Penulis: Nuryanti
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menduga ada dua alasan penolakan dari serikat kerja Pertamina terkait Ahok yang akan memimpin BUMN.
Arya menilai Ahok mempunyai kredibilitas yang baik, dan mampu bekerja secara transparan saat dirinya bergabung dengan BUMN nanti.
Terkait penolakan kepada Ahok, Arya menduga penolakan tersebut dilandasi oleh dua hal.
Pertama, ketakutan dari para pekerja bahwa Ahok akan membersihkan birokrasi yang ada di dalam BUMN.
Kedua, adanya penolakan yang bersifat politik.
"Jadi kalau ada penolakan dari kawan-kawan karyawan BUMN di tempat tertentu, kita menduga ada dua yang bisa dilihat. Pertama, mereka takut masuknya Pak Ahok di dalam BUMN, takut seperti di DKI bagaimana Pak Ahok itu melakukan pembersihan di dalam birokrasi," ujar Arya, Minggu (17/11/2019) melihat tayangan YouTube KOMPASTV.
"Kedua, ini jangan-jangan politik, nah kalau politik ini lucu banget, kenapa sampai kawan-kawan di BUMN bermain-main politik," tambahnya.
Arya mengatakan, BUMN membutuhkan orang-orang yang profesional untuk menempati posisi strategis di dalamnya.
"BUMN adalah tempat yang fokus pada profesionalitas," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.
Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan. Di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapapun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, bersiaplah Pertamina segera runtuh.
Kemudian berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacauan jadi musuh kami. Pertamina menjulang, rakyat senang, pemberang datang, kita perang serta Pertamina bukan sarang koruptor, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor.
Sementara itu, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengimbau untuk jangan mendengar penolakan kelompok tertentu yang tidak ingin Ahok menjadi pemimpin perusahaan BUMN.
Ia menyarankan untuk menunjukkan prestasi dan bekerja dengan baik, daripada mendengarkan kelompok yang menentang.