Mahkamah Agung Rilis 2104 Formasi CPNS 2019, Cek Persyaratanya
Mahkamah Agung merilis sejumlah kebutuhan dalam seleksi CPNS 2019. Terdapat 2104 formasi yang disediakan
Penulis: Muhammad Nur Wahid Rizqy
Editor: Wulan Kurnia Putri
3)Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari :
a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar yang mencamtumkan keterangan lulus "Dengan Pujian"/Cumlaude
b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementeriaan Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.
c) Surat Akreditasi dan atau surat keterangan akrditasi dari perguruan tinggi atau cetakan tangkapan layar ( screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi lulusan Perguruan Tinggi dalam Negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya yang menyatakan Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dalam dan Program Studi Terakreditasi A/unggul.
4) Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat keterangan (asli) yang menyatakan predikat kelulusanya setara dengan cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama.
5) Surat pernyataan bermaterai Rp.6000 , ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format dapat diunduh pada https://mahkamahagung.go.id dan atau laman http://cpns.mahkamahagung.go.id dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitasnya. Semua dokumen dijadikan dalam satu file pdf.
b. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri pada ijazah atau transkrip nilai IPK wajib memuat keterangan atau tulisan cumlaude atau dengan pujian, jika pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat keterangan atau tulisan cumlaude atau dengan pujian maka wajib mencantumkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa bersangkutan lulus dengan pujian atau cumlaude.
c. Pelamar Penyang Disabilitas wajib melakukan verifikasi dusabilitas di Kantor Pengadilan setempat yang terdekat dengan domisili peserta.
3. Pelamar Jenis Formasi Penyandang Disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III
1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp.6000 , ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada https://mahkamahagung.go.id dan atau laman http://cpns.mahkamahagung.go.id
2). Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.
2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.
3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari :
a) Ijazah asli sesuai ddengan jabatan yang dilamar
b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementeriaan Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.
c) Surat Akreditasi dan atau surat keterangan akrditasi dari perguruan tinggi atau cetakan tangkapan layar ( screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya pada saat kelulusan.
4) Transkrip nilai asli dengan IPK minimal 2.75 skala 4.0
5) Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000 , ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format dapat diunduh pada https://mahkamahagung.go.id dan atau laman http://cpns.mahkamahagung.go.id dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitasnya. Semua dokumen dijadikan dalam satu file pdf.
4. Pelamar Jenis Formasi Putra/Putri Papua Barat dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1
Dokumen perysaratan terdiri dari :
1) Dokumen persyaratan terdiri dari :
1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp.6000 , ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada https://mahkamahagung.go.id dan atau laman http://cpns.mahkamahagung.go.id
2). Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.
3)Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari :
a) Ijazah asli sesuai ddengan jabatan yang dilamar
b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari Kementeriaan Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.
c) Surat Akreditasi dan atau surat keterangan akrditasi dari perguruan tinggi atau cetakan tangkapan layar ( screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya pada saat kelulusan.
4) Transkrip nilai asli dengan IPK minimal 2.75 skala 4.0
5) Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000 , ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format dapat diunduh pada https://mahkamahagung.go.id dan atau laman http://cpns.mahkamahagung.go.id dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitasnya. Semua dokumen dijadikan dalam satu file pdf.
5.Verifikasi peserta penyandang disabilitas (Formasi Umum dan Formasi Khusus):
1). Peserta dengan status penyandang disabilitas wajib hadir di kantor pengadilan setempat sesuai dengan domisili pendaftar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan tingkat disabilitasnya pada tanggal 14-28 November 2019 pada jam kerja, dengan membawa KTP, kartu registrasi online dari SSCASN dan Asli Surat Keterangan disabilitas fisik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas
2). Untuk mengetahui alamat kantor pengadilan terdekat, dapat mengakses laman mahkamahagung.go.id
3). Pendaftaran online dan unggah dilakukan mulai tanggal 14-28 November 2019 melalui portal sscasn.bkn.go.id
6. Pendaftaran omline dan unggah dokumen dilakukan mulai tanggal 14 - 28 November 2019 melalui portal sscasn.bkn.go.id
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal sscasn.bkn.go.id
Dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Mahkamah Agung mengimbau agar para pendaftar tidak tergiur atas berbagai tawaran yang menjanjikan kelolosan dalam CPNS 2019.
Seleksi CPNS 2019 tidak dipungut biaya dan segala informasi resmi terkait CPNS 2019 hanya dikeluarkan melalui website BKN.go.id, sscasn.bkn.go.id atau https://www.mahkamahagung.go.id/
(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.