Meski Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Ini Syarat dari Said Didu untuk Pemerintah jika Tetap Pilih Ahok
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengajukan sebuah permintaan kepada pemerintah jika memang tetap ingin menempatkan Ahok menjadi bos BUMN
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNNEWS.COM - Wacana mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi petinggi BUMN mendapat banyak penolakan, termasuk dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Kendati demikian Said Didu memberikan satu syarat untuk mengetes kinerja Ahok jika pemerintah memang ingin menempatkan Ahok menjadi bos BUMN.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Minggu (17/11/2019), mulanya Said Didu menjelaskan contoh yang terjadi jika pengelolaan pasar dilakukan secara serampangan atau tidak bijak.
Said Didu mencontohkan andai keluar pernyataan salah dari petinggi BUMN, maka akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap BUMN
"Saya kasih contoh, terjadi pernyataan yang salah dalam pasar maka ini akan mengganggu kepercayaan publik," jelas Said Didu.
Said Didu menegatakan BUMN membutuhkan kepercayaan dari masyarakat karena dana yang digunakan oleh BUMN untuk beroperasi adalah uang publik.
"Perusahaan-perusahaan seperti Pertamina perlu kepercayaan publik yang tinggi, karena dia memakai uang publik lewat dana obligasi," tutur Said Didu.
Ia kemudian menjelaskan resiko yang mungkin terjadi jika publik kehilangan kepercayaan terhadap BUMN.
"Apabila menganggap ini tidak good governance tidak good cooperate governance," jelas Said Didu.
"Dikelola secara arogansi maka orang yang punya uang di publik akan menaikkan suku bunganya," tambahnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.