TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Novel Bamukmin, meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai salah satu direktur utama di perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Novel, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.

Salah satunya Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak Ahok menjadi bos PT Pertamina (Persero).

"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin salah satu perusahaan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.

"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.

Baca: Ahok Masuk BUMN, PA 212 Sebut Belum Berencana Gelar Aksi Penolakan

Ditolak FSPPB

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah memasang spanduk yang menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan, ‎Serikat Pekerja Pertamina telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.

Adapun bunyi sepanduk tersebut ‎diantaranya:

"Milih Figur Tukang Gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh!

Pertamina Tetap Wajib Utuh, Tolak Siapapun Yang Suka Bikin Rusuh.

Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Orang Tak Terpuji & Mulut Kotor.

Pertamina Menjulang-Rakyat Senang Pemberang Datang-Kita Perang!!!

Berkali-Kali Ganti Direksi Kami Tak Peduli, Tapi Kedatangan Biang Kekacauan Jadi Musuh Kami!!!