TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengatakan setelah tepat satu bulan periode ke dua Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin masih sibuk membagi kursi kekuasaan.

Hal tersebut diungkapkan Haris Azhar dalam acara Mata Najwa yang disiarkan langsung di Trans 7, Rabu (20/11/2019) pukul 20.00 WIB.

Haris Azhar menjelaskan, pada satu bulan Jokowi menjadi presiden di Kabinet Indonesia Maju, masih terus melakukan bagi-bagi kursi.

Selain itu, Haris Azhar mengatakan pada pemerintahan Jokowi saat ini sering memunculkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial.

Haris Azhar memberikan contoh, ketika Menteri Agama, Fachrul Razi memunculkan kata celana cingkrang.

"Sibuk pada diri sendiri aja. Jadi masih pada momentum mereka ini masih happening gitu ya, masih seneng," jelas Haris Azhar.

"Terus masih mencoba bagi-bagi mengisi kursi-kursi diruntutan di bawahnya."

"Memunculkan kebijakan-kebijakan. Memunculkan frase kata celana cingkrang, IMB mau dihapus, dan lain-lain."

Haris Azhar mengatakan pemerintahan Jokowi jilid dua hingga satu bulan ini belum masuk pada kebijakan yang membuat masyarakat terdesak pada lima tahun lalu.

Menurutnya, Jokowi masih sibuk merombak posisi yang ada di bawah pemerintahahnnya.

Seperti penunjukkan Ahok yang kabarnya akan mengisi posisi petinggi BUMN.

Haris Azhar menuturkan dengan yang terjadi pada satu bulan ini, masyarakat terfokus pada tokoh-tokoh yang bergabung pada dalam pemerintahan Jokowi pada periode 2019-2024.

"Tapi menurut saya belum masuk ke wilayah zona-zona substansi yang masyarakat sibuk terepresi, terdesak oleh kebijakan-kebijakan lima tahun lalu," terang Haris Azhar. 

"Masih ada harapan, masyarakat masih berharap dalam konteks negara dan warga negara yuk periode ke dua diperbaiki."

"Tapi kemarin ini sebulan ini masih sibuk pada soal merombak posisi orang-orang, masih sibuk misalnya kaya soal Ahok, saya sih ga ada masalah sama Ahok ya, positif negatif bisa kita bahas."

"Tapi akhirnya orang kesedot lagi dengan soal sosok, posisi A posisi B."

Haris Azhar juga menjelaskan terdapat tiga karakter dalam pembagian kekuasaan pada satu bulan Jokowi menjabat di periode ke duanya ini.

Pertama posisi, Jokowi menunjuk beberapa tokoh untuk menjadi wakil menteri.

Ke dua, mengenai pembangunan. Jokowi membagi siapa saja yang akan mengerjakan infrastruktur, atau pangan, dan lain-lain.

Ke tiga, wilayah. Jokowi nantinya akan membagi tokoh yang akan mengurus wilayah Indonesia bagian timur, tengah, maupun barat.

"Saya membaca ada tiga karakter pembagian power sharing ini. Di posisi, yang terus diciptakan. Wamen, nanti ada wamen lagi," ungkap Haris Azhar.

"Yang ke dua nanti ke depan kita masih sibuk pada soal topik-topik pembangunan. Siapa ngerjain infrastruktur, siapa bagiannya di sana, siapa yang dapat pangan, yang main impor dan segala macam."

"Yang ke tiga nanti pada wilayah. Yang main di Indonesia Timur, main di Indonesia Barat, main di sekitar pantai, Pariwisata, dan lain-lain."

Menurut Haris Azhar pemerintahan Jokowi ke depannya akan sibuk membenahi hal tersebut.

Karena menurutnya ini dilakukan untuk merangkul sebanyak mungkin karena konsekuensi dari periode ke dua. 

Yaitu menyibukkan diri pada bagi-bagi kursi di pemerintahan.

"Nah nanti ke depan akan sibuk dengan hal-hal seperti itu. Karena memang ini konsekuensi dari periode ke dua harus merangkul sebanyak mungkin," kata Haris Azhar.

"Tapikan itu jadi akhirnya sekali lagi menyibukkan diri pada pemerintahan yang sebetulnya isinya bagi-bagi kekuasaan," tambahnya.

Isu bagi-bagi kursi diperkuat dengan kabar Ahok yang akan mengisi posisi petinggi di BUMN strategis.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)