TRIBUNNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Tengku Zulkarnain memberi apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Depok yang mengupayakan uang hasil lelang aset First Travel diserahkan kepada korban.

Menurutnya, apresiasi itu dibuat karena pihak kejaksaan mempunyai hati nurani kemanusiaan terhadap para korban.

"Kami apresiasi kepada kejaksaan, bahwa kejaksaan sesuai dengan nurani kemanusiaan, kejaksaan menuntut harta yang berhasil diselamatkan itu dikembalikan kepada para korban, ujarnya, Selasa (19/11/2019), dilansir dari YouTube Indonesia Lawyers Club.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia memutuskan uang hasil lelang aset First Travel akan diserahkan kepada negara.

Keputusan tersebut menimbulkan pro-kontra kepada para korban dan masyarakat.

Para korban sebelumnya mengaku tidak ikhlas jika uang hasil lelang diserahkan kepada negara.

Mereka mengaku sudah mendapat kerugian hingga ratusan juta dari kasus pencucian uang jemaah umroh First Travel.

KH. Tengku Zulkarnain yang melihat kasus tersebut menilai jika pengadilan telah merampas uang hasil lelang untuk diserahkan kepada negara.

"Masalahnya pengadilannya yang tidak menjalankannya, pengadilan merampas untuk negara," katanya.

Ia berharap, dengan berlandaskan UU pasal 86 tahun 2019 yang mengatur ibadah haji dan umroh, pemerintah bisa menyerahkan uang hasil lelang untuk memberangkatkan para jemaah pergi umroh.

Baca: Penjual Nasi Uduk jadi Korban First Travel: Hingga Ibu Saya Meninggal, Tidak Ada Kepastian

"Sekarang masalahnya kita minta menurut Undang-Undang pasal 86 tahun 2019, pemerintah dalam hal ini darurat memberangkatkan mereka, dengan keputusan Presiden, Kementerian Agama yang menjalankannya, jadi uang sitaan itu serahkan kepada Kementerian Agama dan bisa melelang," ujarnya.

Wasekjen MUI itu kemudian memberi beberapa masukan terkait penggunaan uang hasil lelang aset First Travel yang bisa digunakan untuk membiayai ibadah umroh jemaah yang menjadi korban.

"Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh boleh melelang, siapa yang berhasil menawar paling murah, itu akan diberi hak untuk memberangkatkan ini," ujarnya.

Baca: Jubir Korban First Travel Ungkap Kekecewaannya pada Kajari Yudi Triadi: Kenapa Aset Sitaan Dilelang?

"Untuk hotelnya di sana, pemerintah kan bisa memberikan hotel Indonesia,"

"Indonesia kan punya penginapan haji, yang hanya dipakai musim haji, ya dipakai oleh mereka ini atas perintah Presiden dan Kementerian Agama, untuk dipakai kepada mereka yang diberangkatkan ini, kan ini udah hemat hotelnya,"

"Untuk makannya, catering-nya dari Republik Indonesia, berapa yang bisa disita dilelangkan kepada penyelenggara ibadah umroh, dan ini terobosan yang manis," ujarnya.

Kemudian ia turut menyampaikan harapannya agar kasus seperti First Travel ini tidak terulang kembali.

"Kami dari Majelis Ulama Indonesia mendorong agar problem ini tidak lagi terjadi, dan bisa diselesaikan dengan baik," kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Depok segera melelang barang bukti bernilai ekonomis pencucian uang umrah First Travel.

Hal tersebut dilakukan setelah putusan atas kasus ini berkekuatan hukum tetap.

Namun semua hasil lelangan itu nantinya akan disita negara dan tidak dikembalikan kepada korban.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Yudi Triadi mengatakan, pihaknya telah mencoba mengakomodir para korban first travel.

Baca: Juru Bicara Perkumpulan Korban First Travel Sebut Pihaknya Kini Perjuangkan Keadilan tanpa Pengacara

"Kami coba mengakomodir para korban First Travel itu, kami mencoba melakukan upaya hukum kembali, biar bisa mengembalikan hak-hak para korban First Travel ini," ungkapnya.

Majelis hakim berpendapat akan terjadi ketidakpastian hukum jika aset dikembalikan kepada calon jemaah yang merupakan korban.

"Kemudian Mahkamah Agung juga menolak, itu sudah upaya hukum kita secara maksimal dalam tahap kasasi," lanjut Yudi.

(Tribunnews.com/Nuryanti)