TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Indonesian Mining Association (IMA) Award 2019, di Hotel Ritz Calton Pacific Place, Jakarta, Rabu (20/11/201).

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia Ido Hutabarat memberikan penghargaan tertinggi bidang pertambangan kepada Jokowi.

"Kita memberikan penghargaan IMA yang setinggi-tingginya kepada bapak Presiden atas berkat jasa beliau dengan memberikan kepastian hukum," ujar Ido Hutabarat, dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (20/11/2019).

Presiden Jokowi diberikan penghargaan tersebut atas kepedulian dan keberpihakan terhadap dunia industri tambang.

Baca: Reaksi Fahri Hamzah ketika Cuitannya yang Minta Ampun saat Kritik Jokowi Dibahas Najwa Shihab

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia ini mengungkapkan penghargaan tesebut diberikan atas masalah sebelumnya terkait kasus Freeport.

"Seperti kasus Freeport, kepastian hukum sudah bisa dilaksanakan sehingga proses daripada investasi bisa berlangsung," ungkapnya.

Seperti diketahui, acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pertambangan Indonesia, asosiasi perusahaan tambang tertua di Indonesia yang terbentuk sejak 1975.

Asosiasi ini beranggotakan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK), pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah berkontribusi sebesar 60 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) sektor pertambangan.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengingatkan pertemuannya dengan Sekretaris PBB Antonio Guiterez saat ASEAN Summit di Bangkok beberapa waktu lalu.

Baca: Teten Masduki: Kalau Ditugaskan Pak Jokowi Hari Ini Harus Selesai Kemarin

"Di Bangkok kemarin, di ASEAN Summit saya bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Disampaikan kepada saya, Presiden Jokowi hati-hati urusan pertambangan. Hati-hati dengan urusan batubara," ujarnya.

Jokowi mengungkapkan perbincangannya dengan Antonio Guterres menjurus pada Indonesia agar mengurangi penggunaan batubara.

 "Dia mengajak saya agar Indonesia mengurangi penggunaan batubara untuk pembangkit tenaga listrik," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia saat ini belum bisa beralih dari batubara untuk kebutuhan energi listrik.

"Ya, saya jawab, sekarang masih dibutuhkan," kata Jokowi.

Baca: Terima Kunjungan Pengusaha Jepang, Jokowi Bahas Perkembangan Proyek Masela

 Ia mengajak pengusaha pertambangan membuat produk hasil tambang dengan nilai tambah yang meningkat.

"Kalau ada masalah berkaitan pendanaan untuk menyelesaikan, marilah kita bicara. Tapi sekali lagi, di awal tadi saya sampaikan bahwa bapak-ibu semua ini adalah orang-orang kaya, jadi menurut saya, urusan (pendanaan) mestinya tidak ada masalah," tuturnya.

 Jokowi untuk mencapai hal tersebut memberikan kesempatan kepada pengusaha pertambangan untuk berdiskusi dan mencari solusi membangun industri tambang bermanfaat untuk semua pihak.

"Nanti kita bicara di Istana, bagaimana mendesain agar jangan ada yang dirugikan, tetapi kita juga ingin mendesain agar strategu bisnis negara betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia Ido Hutabarat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)