Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak akan merilis nama-nama Kementerian/Lembaga, institusi atau universitas yang terpapar radikalisme.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, usai rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Kamis (21/11/2019).

"Tidak mau merilis itu, walaupun ada," kata Suhardi Alius.

Baca: Kepala BNPT Sebut Tak Punya Data Tiga Persen Prajurit Terpapar Radikalisme, Ini Kata Pengamat

Menurutnya tugas BNPT adalah mereduksi aksi-aksi radikalisme di tengah masyarakat.

Bukan merilis data mengenai terpapar radikalisme kepada publik.

Karena , kata dia, merilis data kementerian/ lembaga, intitusi atau kampus-kampus yang terpapar radikalisme hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca: Komisi III DPR Cecar BNPT Terkait Pencegahan Aksi Teror

"Tugas kita mereduksi. Kalau merilis nanti bikin resah. Contohnya sekarang perguruan tinggi sekian-sekian terpapar paham radikal, kan ribut itu di masyarakat. Tebal tipisnya beda-beda kok," kata Suhardi Alius.

"Nanti kalau saya share perguruan tinggi ternama, kemudian nanti semua mau disekolahkan dimana anak-anak kita," ucapnya.

Sejauh ini BNPT kata dia, sudah ikut dilibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam memetakan calon-calon pejabat di Kementerian/ Lembaga yang mungkin terpapar radikalisme.

Baca: Kepala BNPT Mengaku Tak Punya Data tentang 3 Persen Prajurit TNI Terpapar Radikalisme

"Termasuk calon-calon pimpinan. Kita ikut membantu. Kita lihat tingkat moderasinya. Kita tidak menentukan. Kita cuma memantau tingkat moderasi sehingga tidak salah pilih," jelasnya.

Di Kementerian BUMN, BNPT juga sudah lama bekerjasama untuk memetakan hal yang sama.

"Kita sedang kerjasama dengan Menteri BUMN. Kita kerjasama dari dulu sudah seperti itu. Karena dikatakan bahwa di situ banyak. Kita ikut melaksanakan," ucapnya.