Fadli Zon dan Fadjroel Rachman Debat hingga Singgung Kasus Ahmad Dhani, Irma Suryani: Belum Move On
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon terlibat perdebatan dengan Juru Bicara Presiden Fadroel Racham serta Ketua DPP Partai Nasdem.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Ifa Nabila
"Oh itu lima tahun sebelum Pak Prabowo jadi menteri, setelah Pak Prabowo jadi menteri tidak jadi masalah?" terang Najwa Shihab.
Fadjroel Rachman kemudian melontarkan pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh Fadli Zon itu berlebihan.
"Karakter itu menurut saya anda terlalu berlebih-lebihan untuk menyatakan itu, tidak ada satupun upaya kami untuk menyentuh kritik anda," terang Fadjroel Rachman.
Kemudian Fadli Zon menyela dan memberi contoh terkait dengan menurunnya kebebasan sipil adalah kasus Ahmad Dhani.
Sontak pernyataan Fadli Zon tersebut memancing perdebatan, satu di antaranya yang menanggapi pernyataan Fadli Zon adalah Irma Suryani Chaniago.
"Saya mau sampein kepada adik saya ini," terang Irma Suryani.
"Bagaimana mungkin yang namanya Ahmad Dhani bicara kotor terhadap presiden kemudian nggak ditangkep, manusia macam apa? Ini kita, ini negara hukum, katanya kita junjung HAM, kalau kita junjung HAM enggak boleh dong orang maki-maki seperti itu" jelas Irma Suryani.
"Ahmad Dhani punya HAM, tapi Pak Jokowi yang dicaci maki juga punya HAM, enggak bisa," tambahnya.
Lantas Irma Suryani melontarkan pernyataan bahwa Fadli Zon belum bisa move on.
"Jadi Fadli ini belum sadar-sadar, Fadli ini belum sadar, belum move on, kalau Fahri Hamzah sudah move on, Fadli belum," terang Irma Suryani.
Kritik Fadli Zon soal Pemerintahan Jokowi
Dalam tayangan itu, Fadli Zon mengungkapkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama terdapat isu-isu kontroversial yang harus diperbaiki pada periode kedua.
"Saya pikir memang sudah cukup banyak kontroversi dan juga beban-beban masa lalu lima tahun periode itu," tutur Fadli Zon.
Fadli Zon mencatat ada 4 isu kontroversial, mulai dari masyarakat yang terbelah hingga mundurnya demokrasi dan kebebasan sipil.