Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fahri Hamzah Dukung Ahok Bongkar Korupsi Jika Pimpin BUMN: Harus Sesuai Audit, Bukan Pakai Sadap

Fahri Hamzah menuturkan jika korupsi seharusnya memang harus dibongkar, namun harus sesuai audit.

Penulis: Nuryanti
Editor: Ifa Nabila
zoom-in Fahri Hamzah Dukung Ahok Bongkar Korupsi Jika Pimpin BUMN: Harus Sesuai Audit, Bukan Pakai Sadap
kolase tribunnews/Kompas.com
Fahri Hamzah dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok membongkar praktik korupsi jika memimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam tayangan Aiman di KOMPASTV, Aiman Witjaksono selaku pembawa acara berujar bahwa Fahri Hamzah pernah mengatakan keberhasilan korupsi adalah jika tidak ada lagi orang yang korupsi.

Diketahui, sebelumnya Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta yang dikenal membongkar praktik korupsi para pejabat DKI.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa korupsi seharusnya memang harus dibongkar.

"Bagus dong, kalau itu memang korupsi yang sebenarnya ya harus dibongkar," ujar Fahri Hamzah, dilansir dari YouTube KOMPASTV, Kamis (21/11/2019).

Namun dirinya ingin korupsi yang dibongkar itu sesuai dengan audit, bukan dengan cara penyadapan.

"Kalau orang mengatakan saya tidak setuju orang membongkar bobrok, membongkar bobrok dalam demokrasi itu sesuai audit, bukan pakai ngintip (sadap), itu kekeliruannya," jelas Fahri.

Fahri Hamzah dalam program Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019).
Fahri Hamzah dalam program Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019). (Tangkap Layar KompasTV)
Berita Rekomendasi

Menurut Fahri, membongkar praktik korupsi dengan penyadapan itu tidak menyelesaikan masalah.

"Anda sadap orang itu tidak menyelesaikan masalahnya, nggak bisa, harus demokrasi, caranya audit," ungkapnya.

Dirinya menginginkan Ahok akan ditempatkan di perusahaan BUMN yang diduga melakukan korupsi.

"Masukkanlah Ahok di tempat yang dituduh paling banyak korupsi," ujarnya.

Ia memberikan contoh perusahaan seperti PLN, Pertamina, dan perusahaan yang mendapat banyak proyek, untuk penempatan Ahok itu.

"PLN, Pertamina, kemudian perusahaan-perusahaan yang kemarin dapat proyek infrastruktur ratusan triliun itu, dimasukin disitu, terutama di Pertamina," jelasnya.

Fahri tidak masalah jika Ahok akan menjadi komisaris atau direksi di perusahaan BUMN nanti.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas