TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai keputusan menaikkan premi BPJS Kesehatan adalah keputusan kontroversial.

Fadli Zon memandang kenaikan iuran BPJS tidak tepat saat kondisi masyarakat saat ini dinilai Fadli Zon sedang tidak baik. 

Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon dalam program Mata Najwa Trans 7, Rabu (20/11/2019) malam.

Melansir video yang diunggah kanal YouTube Najwa Shihab, Fadli Zon sebelumnya mengungkapkan beberapa kebijakan kontroversial yang diputuskan pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain kenaikan iuran BPJS, kebijakan yang dianggap kontroversial menurut Fadli Zon adalah rencana pemindahan ibu kota, serta isu radikalisme.

Fadli Zon menilai kenaikan BPJS terjadi saat masyarakat keadaannya semakin susah.

"Di tengah rakyat makin susah kok iuran BPJS yang harusnya melayani dan merupakan hak masyarakat dinaikkan," ucapnya.

Selain itu Fadli Zon juga menyoroti buruknya pelayanan BPJS Kesehatan.

Pernyataan Fadli Zon sontak mendapat sanggahan dari juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman.

Fadjroel mengungkapkan pemerintah telah memperjuangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

"Ada 96 juta orang yang mendapatkan gratis, Rp 40 triliun. Kalau kita tambah lagi dari pemda, ada 133 juta orang," ucapnya.

Dirinya menyebut Jokowi dan pemerintah telah berusaha keras untuk hal tersebut.

"Jadi pemerintah ini mati-matian, Presiden Jokowi mati-matian untuk menjamin kesehatan," ucapnya.

Sementara itu Ketua DPP Nasdem Irma Suryani memberikan tanggapan atas pendapat Fadli Zon yang sebelumnya menyebut pelayanan BPJS buruk.