Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sebut Kenaikan BPJS Kontroversial, Fadli Zon: Rakyat Makin Susah Kok Iuran Naik

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai keputusan menaikkan premi BPJS Kesehatan adalah keputusan kontroversial.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Daryono
zoom-in Sebut Kenaikan BPJS Kontroversial, Fadli Zon: Rakyat Makin Susah Kok Iuran Naik
KOMPAS/MOH NADLIR/RODERICK ADRIAN MOZES
Fadli Zon dan Jokowi 

Sementara itu eksploitasi isu radikalisme juga dianggap hal yang kontroversial dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, terutama di periode pertama.

"Seolah orang-orang Indonesia radikal dan terorisme, menurut saya orang kita moderat kok," ujarnya

Menurutnya, hal ini bertentangan dengan cita-cita pemerintah untuk menarik investasi.

"Saya katakan kita ingin investasi masuk, tapi orang ditakut-takuti dengan isu radikalisme dan terorisme," ucapnya.

Peran Legislatif

Sebelumnya, Fadli Zon juga mengungkapkan peran legislatif harus tetap dilaksanakan.

Meski antara partai yang berada di dalam pemerintahan lebih banyak dibandingkan partai yang berada di luar pemerintahan, fungsi legislatif harus tetap berjalan.

BERITA REKOMENDASI

Fadli Zon menyebut harus tetap ada yang memperingatkan pemerintah.

Meski diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi.

Suasana rapat paripurna kesembilan masa sidang 2018/2019 DPR RI yang sebagian besar kosong dari anggota DPR RI di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).
Suasana rapat paripurna kesembilan masa sidang 2018/2019 DPR RI yang sebagian besar kosong dari anggota DPR RI di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018). (Rizal Bomantama/Tribunnews.com)

"Ya saya pikir harus ada yang tetap memperingatkan pemerintah, harus berbeda peran eksekutif dengan peran legislatif,” ucapnya.

Fadli Zon mengungkapkan, harus menjalankan peran masing-masing dalam berjalannya pemerintahan.

“Peran eksekutif dan legislatif berbeda. Siapa pun yang berada di eksekutif ya di eskskutif. Sedangkan tupoksi legislatif berbeda, termasuk pengawasan dan kritik,” ucapnya.

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto) (Kompas.com/Audia Natasha Putri)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas