Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Marwan Batubara Sebut Tak Penuhi Syarat di UU BUMN, Apa Isinya?
Marwan Batubara duga Ahok terlibat korupsi sehingga tak cocok jadi bos Pertamina. Ini isi UU BUMN Pasal 16 soal persyaratan jadi pimpinan BUMN.
Penulis: Ifa Nabila
Editor: bunga pradipta p
![Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Marwan Batubara Sebut Tak Penuhi Syarat di UU BUMN, Apa Isinya?](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/marwan-batubara-sebut-ahok-lebih-pantas-untuk-diadili.jpg)
Marwan Batubara menyebut pembicaraan soal Ahok menjadi calon bos BUMN ini terlalu membuang waktu.
Padahal, bagi Marwan Batubara, Ahok sudah jelas tidak pantas untuk menjabat jabatan tersebut.
"Nah daripada terlalu banyak buang waktu ya, untuk membahas ini layak tidak, ini orang baik, pendobrak, dan sebagainya, ada yang bilang mau memberantas mafia," ujar Marwan Batubara.
"Tapi kalau pada dasarnya memang tidak mampu, tidak memenuhi syarat, ya sudah jangan dipaksakan," sambungnya.
Marwan Batubara menyorot Ahok yang kabarnya akan menjadi petinggi PLN atau Pertamina.
Ia yakin Ahok untuk memimpin BUMN kecil seperti Damri saja tidak pantas, apalagi setingkat PLN atau Pertamina.
"Apalagi ini BUMN strategis seperti PLN atau Pertamina," kata Marwan Batubara.
"Untuk memimpin BUMN seperti Damri saja, itu kecil itu, itu sudah tidak layak."
"Apalagi mau memimpin Pertamina yang punya persyaratan yang sangat banyak, kualifikasi yang dibutuhkan itu sudah tercantum dalam Undang-Undang BUMN tadi," terangnya.
Marwan Batubara menyebut pemilihan pimpinan BUMN harusnya taat pada undang-undang yang sudah ada.
Sehingga Marwan Batubara tidak setuju kabar Ahok menjadi calon bos BUMN terlalu digembar-gemborkan oleh pemerintah.
"Saya kira tata cara untuk mengangkat itu ada dalam undang-undang itu melalui fit and proper test," kata Marwan Batubara.
"Enggak usah dilempar dulu 'Ini akan jadi ini' gitu oleh presiden misalnya, atau oleh menteri, ini sudah bermasalah ini," imbuhnya.
Marwan Batubara pun mencurigai penunjukkan Ahok sebagai calon bos BUMN hanya keinginan pribadi Jokowi.