TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Energi Marwan Batubara mencurigai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memilih dirinya menjadi pimpinan perusahaan BUMN.

Marwan Batubara juga menganggap jangan-jangan pemilihan Ahok sebagai calon bos BUMN adalah keinginan pribadi Jokowi.

Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan Marwan Batubara dalam 'KABAR PETANG' unggahan kanal YouTube tvOneNews, Rabu (21/11/2019).

Marwan Batubara menegaskan Ahok tidak memenuhi persyaratan sebagai pimpinan BUMN seperti yang tertuang adalam Undang-Undang BUMN Pasal 16.

"Jawaban saya ya memang ini (Ahok) sangat tidak layak untuk diangkat menjadi pimpinan BUMN itu, apakah sebagai direksi atau komisaris," tegasnya.

Marwan Batubara menyebut pembicaraan soal Ahok menjadi calon bos BUMN ini terlalu membuang waktu.

Padahal, bagi Marwan Batubara, Ahok sudah jelas tidak pantas untuk menjabat jabatan tersebut.

"Nah daripada terlalu banyak buang waktu ya, untuk membahas ini layak tidak, ini orang baik, pendobrak, dan sebagainya, ada yang bilang mau memberantas mafia," ujar Marwan Batubara.

"Tapi kalau pada dasarnya memang tidak mampu, tidak memenuhi syarat, ya sudah jangan dipaksakan," sambungnya.

Marwan Batubara menyorot Ahok yang kabarnya akan menjadi petinggi PLN atau Pertamina.

Ia yakin Ahok untuk memimpin BUMN kecil seperti Damri saja tidak pantas, apalagi setingkat PLN atau Pertamina.

"Apalagi ini BUMN strategis seperti PLN atau Pertamina," kata Marwan Batubara.

"Untuk memimpin BUMN seperti Damri saja, itu kecil itu, itu sudah tidak layak."

"Apalagi mau memimpin Pertamina yang punya persyaratan yang sangat banyak, kualifikasi yang dibutuhkan itu sudah tercantum dalam Undang-Undang BUMN tadi," terangnya.

Marwan Batubara menyebut pemilihan pimpinan BUMN harusnya taat pada undang-undang yang sudah ada.

Sehingga Marwan Batubara tidak setuju kabar Ahok menjadi calon bos BUMN terlalu digembar-gemborkan oleh pemerintah.

"Saya kira tata cara untuk mengangkat itu ada dalam undang-undang itu melalui fit and proper test," kata Marwan Batubara.

"Enggak usah dilempar dulu 'Ini akan jadi ini' gitu oleh presiden misalnya, atau oleh menteri, ini sudah bermasalah ini," imbuhnya.

Marwan Batubara pun mencurigai penunjukkan Ahok sebagai calon bos BUMN hanya keinginan pribadi Jokowi.

Bahkan ia mencurigai Ahoklah yang mendesak Jokowi agar memilih dirinya menempati jabatan strategis tersebut.

"Saya khawatir presiden yang punya keinginan, atau Ahok yang nekan-nekan presiden," sangka Marwan Batubara.

Marwan Batubara berharap pemerintah bisa lebih fokus untuk menangani permasalahan energi di Indonesia ketimbang mencalonkan Ahok sebagai pimpinan BUMN.

Berikut video lengkapnya:

Marwan Batubara Duga Ahok Korupsi

Marwan menyebut Ahok adalah sosok yang tidak jujur dan bahkan pernah terjerat kasus korupsi.

Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan Marwan dalam tayangan 'KOMPAS PETANG' unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (20/11/2019).

Awalnya, Marwan menyebut Ahok memang pada dasarnya sudah tidak memenuhi kriteria sebagai pimpinan BUMN.

Bahkan untuk presentase 70 persen saja Ahok dianggap tak bisa memenuhi.

"Sekian banyak kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Ahok, ternyata sekitar 70 persen itu tidak terpenuhi," ujar Marwan.

Marwan menjelaskan Ahok banyak kekurangan, di antaranya sifat yang tidak jujur hingga rekam jejak yang buruk.

"Dari sisi kejujuran, dari sisi keahlian, dari sisi track record nama baik," terang Marwan.

Ketidakjujuran Ahok, menurut Marwan, diwujudkan dalam bentuk kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras pada 2017 lalu.

Marwan mengklaim dirinyalah yang melaporkan Ahok terkait dugaan korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ahok ini punya dugaan kasus korupsi, yang saya sendiri membawa surat itu ke KPK tanggal 17 Juli 2017," jelas Marwan.

"Dan salah satu kasus yang memang sangat fenomenal adalah tentang kasus Rumah Sakit Sumber Waras."

Dikutip dari Kompas.com, Marwan mengibaratkan Ahok seperti sapu, namun sapu yang kotor sehingga tak pantas untuk membersihkan.

“Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Tapi, kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," sebut Marwan.

Marwan menganggap jika Ahok menjadi pimpinan BUMN, dikhawatirkan para bawahannya nanti juga akan tertular budaya korupsi.

"Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," tuturnya.

Marwan menegaskan bahwa mendukung Ahok sebagai pimpinan BUMN adalah hal yang salah.

"Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka, karena ada tanggung jawab sosial," imbaunya.

"Sikap mendukung Ahok (secara) membabi buta itu salah."

Senada dengan Marwan, Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga tak setuju Ahok menjadi pimpinan BUMN.

Rizal Ramli menegaskan rekam jejak Ahok tidak mulus dalam kariernya.

Berikut video lengkapnya:

Pembelaan Boni Hargens

Pengamat Politik Boni Hargens heran mengapa zaman banyak terjadi praktik korupsi di Pertamina, Marwan tidak sekeras saat menolak Ahok.

Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan Boni Hargens dalam tayangan 'KOMPAS PETANG' unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (20/11/2019).

Boni Hargens menyangkal pendapat Marwan yang menyebut Ahok tidak jujur dan tak berkompetensi untuk memimpin perusahaan BUMN.

Boni Hargens menyorot apakah Ahok memang benar-benar seburuk yang dikatakan Marwan.

"Tadi bapak menekankan poin soal Ahok tidak jujur, dan sebagainya, artinya kan ketika kita bicara soal leadership, ya kita bicara juga soal skill, kompetensi, dan integritas," ujar Boni Hargens.

Boni Hargens yakin Ahok adalah sosok yang justru ideal untuk menjadi seorang pemimpin dilihat dari kompetensinya.

"Saya orang yang selalu menjaga akal sehat saya untuk mempertahankan apa yang saya anggap benar, dan saya melihat Ahok memiliki semua kriteria sebagai seorang pemimpin yang ideal," terang Boni Hargens.

"Karena dia punya kompetensi, dia punya integritas, kinerjanya sudah teruji pak, jadi bukan karangan saya, bukan karangan siapa pun."

Soal beberapa serikat pekerja Pertamina yang menolak Ahok masuk BUMN, Boni Hargens menyebut mereka punya hak untuk berpendapat.

Meski demikian, Boni Hargens tetap menekankan apa motif sebenarnya dari gerakan penolakan Ahok itu.

"Saya setuju dengan bapak bahwa serikat pekerja juga punya hak untuk berpendapat, kita tidak memperkarakan soal hak orang atau organisasi untuk berpendapat," ujar Boni Hargens.

"Tapi yang kita perkarakan adalah bagaimana pola gerakan, kenapa, tujuannya apa, motivasinya apa?" tuturnya.

Yang lebih mengherankan lagi, bagi Boni Hargens, mengapa ketika banyak pejabat korup di Pertamina, Marwan dan serikat pekerja tak segencar sekarang untuk lakukan protes.

"Kenapa ketika korupsi habis-habisan di Pertamina sebelumnya, kenapa ketika banyak mafia, serikat pekerja tidak segalak ini? Kenapa juga Pak Marwan Batubara tidak sekeras ini?" ujar Boni Hargens.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Ifa Nabila)