TRIBUNNEWS.COM - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menegaskan jika Kepolisian Republik Indonesia siap mengamankan jalannya aksi Reuni 212.

Rencananya Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 2 Desember 2019 mendatang.

Argo Yuwono menilai rencana Reuni Akbar 212 itu merupakan hak semua warga Indonesia.

Namun, Argo mengaku pihak Mabes Polri belum mendapat surat pemberitahuan terkait rencana aksi tersebut.

"Ada yang berunjuk rasa, demonstrasi, itu adalah bagian dari hak demokrasi warga negara," ujarnya, dilansir dari YouTube KOMPASTV, Kamis (21/11/2019).

"Tetap ada aturannya, nanti misalnya kalau ada surat pemberitahuan ke kepolisian akan kita analisa," lanjut Argo.

Baca: Dugaan Penistaan Agama oleh Sukmawati, Polisi Terima 5 Aduan: Dua di Polda Metro, 3 di Mabes Polri

Baca: Soal Reuni Akbar 212, Klaim dapat Izin dari Anies Baswedan hingga Tanggapan Mahfud MD

Ia mengatakan, nantinya polisi berencana menggunakan intelijen untuk menganalisis pengamanan yang dibutuhkan dalam gelaran Reuni Akbar 212.

"Kita juga memerlukan dari kirka (perkiraan keadaan) intelijen seperti apa," kata dia.

"Kirka intelijen itu gunanya untuk menghitung berapa pengamanan yang harus kita lakukan," jelas Argo.

Nantinya pihak kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengamankan jalannya aksi Reuni Akbar 212 itu.

"Tentunya kita akan berkolaborasi dengan TNI, yang nantinya kita akan melakukan pengamanan," tambah Argo.

Namun Argo mengimbau, PA 212 segera memberi surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

"Harapannya nanti surat pemberitahuan sudah masuk ke kepolisian," lanjutnya.

Sementara itu, Persaudaraan Alumni 212 menyebut telah mendapat izin kepolisian untuk menggelar acara Reuni Akbar 212 itu.

Dikutip dari KOMPASTV, Kamis (21/11/2019), Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama, Yusuf Martak, menyebut reuni tahun 2019 ini direncanakan digelar dengan doa bagi bangsa dan kepulangan Habib Rizieq Shihab.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tidak mempermasalahkan rencana Reuni Akbar PA 212.

Mahfud MD menilai tidak perlu adanya pengamanan khusus dalam Reuni Akbar 212.

Namun, Mahfud percaya jika pihak kepolisian dan TNI akan melakukan pengamanan jalannya reuni PA 212 itu.

"Tanggapannya ya tak perlu, artinya sudah ada SOP-nya, aparat kita sudah bagus kok," jelas Mahfud.

(Tribunnews.com/Nuryanti)