TRIBUNNEWS.COM - Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengaku telah mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kepolisian untuk menggelar acara Reuni Akbar 212.

Rencananya Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 2 Desember 2019 mendatang.

Dikutip dari KOMPASTV, Kamis (21/11/2019), Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama, Yusuf Martak, menyebut reuni tahun 2019 ini direncanakan digelar dengan doa bagi bangsa dan kepulangan Habib Rizieq Shihab.

Namun, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, pihaknya masih akan membahas dalam rapat soal perizinan penggunaaan Monas untuk acara reuni akbar tersebut.

“Masih mau rapat itu, besok aja, kalau besok sudah ada (keputusan) baru berani ngomong,” ujar Taufan saat dihubungi, Kamis (21/11/2019), dikutip dari Kompas.com, Jumat (22/11/2019)

Taufan Bakri belum bisa memastikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan izin atau tidak terkait rencana aksi Reuni Akbar 212.

Ia menambahkan, rapat untuk membahas izin kegiatan tersebut akan digelar hari ini, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, rapat akan dihadiri oleh tim pengamanan, dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Ini kan dia minta izin tempat. Oleh Monas diizinkan atau enggak. Belum rapat, besok baru rapat,” kata Taufan.

Pada rapat tersebut, juga akan dibahas mengenai perkiraan jumlah orang yang akan hadir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tim keamanan akan berkoordinas guna menciptakan suasana yang tertib dan nyaman.

“Kami prediksi dari hasil dialog kami tanya ke mereka nanti kira-kira berapa banyak massa datang, siapa aja yang bergerak,” ujarnya.

Sementara itu dilansir dari YouTube KOMPASTV, Kamis (21/11/2019), Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menegaskan jika Kepolisian Republik Indonesia siap mengamankan jalannya aksi Reuni 212.

Argo Yuwono menilai rencana Reuni Akbar 212 itu merupakan hak semua warga Indonesia.