Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Erick Thohir: Komisaris BUMN Harus Mundur dari Partai
Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina, Erick Thohir menyatakan Ahok diharapkan keluar dari keanggotaan partai politik.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dipilih menjadi Komisaris Utama Pertamina seusai bertemu Presiden jokowi di Istana Presiden Jakarta.
Setelah nantinya resmi menjadi Komisaris Utama, Erick menyatakan Ahok diharapkan keluar dari keanggotaan di PDI Perjuangan.
Karena menurut Erick sudah menjadi syarat komisaris dan direksi tidak menjadi anggota partai politik.
"Pasti, semua Komisaris di BUMN apalagi Direksi harus mundur dari partai," ujar Erick, dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Sabtu (23/11/2019).
Baca: Jadi Komut Pertamina, Menteri Erick Thohir Sebut Ahok Mulai Kerja Per Hari Ini
Erick menegaskan semua nama yang dipanggilnya sudah terlebih dahulu diberitahu dari awal terkait posisi komisaris dan direksi harus keluar dari partai politik.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok didampingi Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris utama.
"Pak Basuki akan menjadi Komisaris Utama di Pertamina lalu didampingi oleh Wamen pak Budi Gunadi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," ujarnya.
Pengangkatan komisaris akan dilakukan setelah rapat umum pemegang saham pertamina pekan depan.
Sebelumnya, kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjabat sebagai pimpinan BUMN menuai berbagai pro dan kontra dari sejumlah tokoh.
Dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Rabu (20/11/2019), satu diantaranya adalah mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mulai mendukung Ahok sebagai bos BUMN.
Fahri mengatakan untuk soal kemampuan, ia termasuk yang menganggap BUMN memerlukan Ahok.
"Kalau soal talenta, saya termasuk yang menganggap BUMN itu memerlukan Saudara Ahok. Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras memerlukan orang tegas" jelas Fahri Hamzah.
Baca: Sandiaga Uno Santer akan Duduki Posisi Penting di PLN, Ini Kata Menteri Erick Thohir
Lebih jauh Fahri Hamzah mengatakan akan mendukung rencana pemerintah ini jika undang-undang memperbolehkan.
"Kalau semua itu clear, undang-undang membolehkan dia kenapa tidak, kenapa kita mesti menghalang-halangi orang yang punya hak secara undang-undang untuk melakukannya," tegasnya.
Lanjutnya, di beberapa institusi BUMN memang membutuhkan seseorang yang kritis dalam berpikir dan tegas dalam bersikap seperti Ahok.
Fahri juga membahas mengenai korupsi untuk mencapai keberhasilan dalam memberantas korupsi dengan tidak ada lagi orang yang korupsi.
Baca: Erick Thohir Panggil Chandra Hamzah, Cari Sosok Pemimpin Berintegritas
Sebelumnya di masa Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terkait korupsi semuanya dibongkar dan diproses.
Maka itu, Fahri menegaskan untuk menempatkan Ahok yang ditempat yang dituduhkan paling banyak terkena korupsi.
"Masukkanlah Ahok ditempat-tempat yang dituduhkan paling banyak korupsi PLN, Pertamina yang dianggapnya ya, kemudian perusahaan yang dapat proyek infrastruktur ratusan triliun itu masukan kesitu," jelasnya.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)
