TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak sependapat mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden.

Hal tersebut diungkapkan Hasto Kristiyanto dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (23/11/2019).

Baru genap satu bulan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, terdapat wacana masa jabatan presiden akan ditambah menjadi 15 tahun.

Pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin telah dilantik, Minggu (20/10/2019) lalu.

Menurut wacana yang beredar, perpanjangan masa jabatan presiden akan dilakukan melalui amandemen terbatas Undang  Undang Dasar 1945.

Hasto Kristiyanto mengatakan, amandemen terbatas hanya menyangkut haluan negara.

Menurut Hasto Kristiyanto, masyarakat Indonesia membutuhkan arahan untuk menjadi rakyat yang adil dan makmur sehingga dirinya tidak setuju mengenai wacana tersebut.

Hasto Kristiyanto tetap menyetujui masa jabatan presiden sesuai dengan yang berlaku hingga saat ini, yakni dua periode.

"Sikap PDI Perjuangan adalah amandemen terbatas hanya terkait haluan negara," jelas Hasto Kristiyanto.

"Mengingat bangsa ini memerlukan direction untuk menuju kepada apa yang kita mimpikan sebagai masyarakat adil dan makmur. Kami tidak sependapat karena semangat reformasi dalam membatasai masa jabatan presiden sebanyak dua periode," tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid.

Menurutnya, semangat reformasi bangsa Indonesia dilakukan dengan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga hal tersebut yang harus dijaga.

Kholid mengatakan PKS akan tetap menjaga semangat reformasi dan mendukung adanya demokrasi.

Ia berharap presiden dan wakilnya jangan sampai bisa dipilih terus-menerus mungkin hingga seumur hidup.