Sementara itu, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina, Basuki Trikora Putra mengatakan, kabar tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

"Gaji yang Rp 3,2 miliar per bulan saya kira angka yang tidak bisa dipertanggung jawabkan," ujar Basuki saat menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (25/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Basuki menilai kabar mengenai gaji Ahok yang mencapai Rp 3,2 per bulan itu adalah sebuah kabar bohong atau hoaks, karena tidak diketahui dari mana sumbernya.

"Kan nggak tahu dari mana, jadi kita bisa nyatakan itu hoaks lah ya," kata Basuki.

Basuki mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai kabar tersebut.

"Jadi jangan dipercaya, bagaimana angkanya bisa sebesar itu, mudah-mudahan masyarakat bisa memahaminya," lanjut Basuki.

Arya Sinulingga juga menyebut Kementerian BUMN tengah mencari komisaris perusahaan BUMN yang mewakili BUMN dan pemerintah.

"Selama ini di komisaris dilihat hanya penempatan orang-orang saja, jadi kami mencari komisaris yang benar-benar mewakili kami dari pemerintah, dari BUMN yang bisa mengawasi secara betul," ujar Arya.

Arya menjelaskan, tugas komisaris Pertamina seperti Ahok, Budi Gunadi Sadikin, dan para komisaris Pertamina lainnya adalah menguji program-program dari para direksi Pertamina, dan mengadakan rapat tiap bulan.

"Komite audit di sana nanti akan dimaksimalkan oleh komisaris, kalau Tbk itu nanti komite akan mengadakan rapat-rapat tiap bulan, mempertanyakan konsep-konsep mereka ke depan, dan juga menguji program-program dari para direktur," jelas Arya.

Sehingga, Arya mengimbau untuk tidak melihat komisaris Pertamina sebagai posisi yang tidak ada pekerjaan.

"Jangan disamakan dengan komisaris yang hanya duduk-duduk saja, terima uang dan sebagainya," tutur Arya.

Arya menegaskan, Kementerian BUMN serius dalam mencari komisaris untuk perusahaan BUMN.

"Makanya kami sangat serius mencari komisaris-komisaris di BUMN saat ini," imbuhnya.