Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mendagri Tito Sebut Jakarta seperti Kampung, Ini Komentar Mantan Gubernur DKI Sutiyoso

Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut Jakarta seperti kampung menuai polemik.

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Mendagri Tito Sebut Jakarta seperti Kampung, Ini Komentar Mantan Gubernur DKI Sutiyoso
tvOneNews
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memberikan penjelasan mengenai perbedaan Jakarta dan Shanghai. (Tangkap Layar tvOneNews). 

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut Jakarta seperti kampung menuai polemik.

Pernyataan Tito Karnavian tersebut disampaikan dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI), Selasa (26/11/2019).

"Pak Anies, saya yakin Pak Anies sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai," ujar Tito.

Pernyataan Tito Karnavian tersebut ditanggapi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dalam acara Kabar Petang yang kemudian diunggah oleh YouTube tvOneNews, Rabu (27/11/2019).

Sutiyoso mengungkapkan dirinya setuju dengan pernyataan Mendagri yang mengatakan adanya perbedaan jauh antara pembangunan di Shanghai dan Jakarta.

Eks Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memberikan tanggapannya terkait dengan pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut Jakarta seperti Kampung. (Tangkap layar YouTube tvOne)

"Saya setuju jika dikatakan ada perbedaan yang jauh antara pembangunan mereka dengan kita," ujar Sutiyoso.

Sutiyoso menuturkan pada 1998 dirinya mengunjungi Shanghai dan memang menemukan pemukiman kumuh disana.

Berita Rekomendasi

Lalu sekarang Shanghai sudah disulap sedemikian bagusnya.

Lebih lanjut, Sutiyoso menjelaskan di negara non-demokrasi, apalagi negara komunis, gubernur atau wali kota dalam konteks pembangunan sangat powerful.

"Itu kenapa bisa begitu. Karena negara-negara non-demokrasi apalagi komunis ya, jadi di sana itu namanya gubernur atau wali kota itu dalam konteks membangun kota ya, sangat powerful gitu," jelas Sutiyoso.

"Jadi kebijakan itu diatur topdown, itu sama dengan kita pada saat kita orde barulah, jadi seperti itu mereka," tambahnya.

Sutiyoso menuturkan di negara non-demokrasi mereka tidak mengalami masalah saat akan menertibkan kampung kumuh atau menggusur pemukiman.

Pasalnya, tidak ada perlawanan dari masyarakat.

Berbeda dengan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas