Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Masa Jabatan Presiden

Humprey Djemat Nilai Ada Niat Buruk dari Partai Politik yang Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden

Humprey Djemat menilai ada niat buruk dari sejumlah partai politik (parpol) yang mengusulkan penambahan masa jabatan presiden

Humprey Djemat Nilai Ada Niat Buruk dari Partai Politik yang Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden
Tribunnews.com/ Lusius Genik
Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humprey Djemat di kantor PARA Syndicate Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humprey Djemat menilai ada niat buruk dari sejumlah partai politik (parpol) yang mengusulkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode lewat amandemen UUD 1945.

Menurut Humprey Djemat, usulan yang terkesan baik untuk presiden itu sesungguhnya upaya menyandera dan mempersulit laju pemerintahan.

"Terus terang saya melihat ada niat tidak baik dari parpol justru untuk menyandera presidennya. kelihatannya dikasih satu hal yang baik tapi sebenarnya itu membuat presiden jadi kesulitan," ujar Humprey Djamat dalam diskusi Reformasi Dikorupsi vs Reformasi Partai di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Baca: Hidayat Nur Wahid Memastikan Akan Hadir Dalam Reuni 212

Humprey Djemat mengatakan, agar presiden terhindar dari niat buruk parpol, Jokowi harus mengambil sikap tegas.

Dalam hal ini, lanjutnya, Jokowi harus secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tidak menginginkan amandemen mengenai penambahan masa jabatan presiden.

"Satu-satunya jalan (keluar) adalah ketegasan dari presiden Jokowi. Dia harus menyatakan secara tegas bahwa "saya tidak mau amandemen untuk masa jabatan presiden tiga kali," ujanya.

Baca: Alexander Marwata Sebut KPK ke Depan Akan Fokus Tindak Kasus yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak

Lebih lanjut, Humprey beranggapan jika wacana ini terwujud, itu akan menjadi kemunduran demokrasi di era reformasi.

Dengan demikian, lanjut dia, presiden harus segera mengambil sikap tegas menanggapi wacana ini.

Baca: Saut Situmorang Pilih Jadi Intelijen Setelah Dirinya Tidak Lagi Menjabat Sebagai Wakil Ketua KPK

"Ketika orba, yang dirubah itu mengenai masa jabatan presiden. karena sekarang sudah dua kali ke tiga kali, ini kembali lagi ke era yang sebelumnya. Dengan demikian maka terus terang harus ada ketegasan presiden," ujar Humprey.

Halaman
1234
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas