Ganti Pejabat Eselon dengan Kecerdasan Buatan, Arif Wibowo: Mustahil untuk Dikerjakan
Arif Wibowo mengatakan, sulit untuk mengganti pejabat eselon III dan IV dengan model robotik.
Penulis: Nuryanti
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo mengatakan sulit untuk mengganti pejabat eselon III dan IV dengan model robotik.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang akan memangkas pegawai eselon III dan IV pada jabatan eselon di kementerian.
Jokowi pun mengaku sudah bicara dengan para ahli IT terkait usulan menggantikan jabatan tersebut dengan kecerdasan buatan alias robot.
Arif Wibowo menilai kebijakan Jokowi tersebut mustahil jika akan dilakukan dalam waktu dekat.
Namun ia mengatakan rencana tersebut akan positif jika kebijakan tersebut sebagai visi jangka panjang Presiden Jokowi.
"Saya kira sebagai visi jangka panjang tentu positif, tapi kalau serta merta menurut saya mustahil untuk dikerjakan," ujar Arif di Studio Menara Kompas, Jakarta, Jumat (29/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Menurut Arif, kebijakan dari Jokowi yang akan memangkas pejabat eselon III dan IV, dan akan digantikan dengan model robotik, akan menimbulkan sebuah permasalahan.
"Yang timbul malah gejolak kegaduhan, dan kita memahami," kata dia.
Arif pun mengatakan, tugas administrasi dari pejabat eselon tersebut bisa digantikan dengan teknologi informasi, namun dalam mengambil sebuah keputusan penting tidak bisa digantikan.
"Misalnya fungsi-fungsi administratif kan sudah bisa diganti dengan teknologi informasi, tapi tidak sampai dengan mengambil keputusan yang penting, sebab ini kaitannya dengan birokrasi," ujar Arif.
Menurutnya, birokrasi tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, namun tidak selalu dalam tugas administrasi.
Sehingga mengganti pejabat eselon dengan model robot untuk saat ini, ia menilainya kurang tepat.
"Birokrasi itu orientasinya dengan pelayanan publik, publik itu tidak selalu administratif, tapi juga menyangkut pemerintah yang menyangkut dengan masyarakat," katanya.
"Artinya ini ada soal pikiran, soal tautan batin, tidak bisa disederhanakan dengan model robotik," jelas Arif.
Arif menuturkan, pemerintah perlu menjelaskan maksud dari kebijakannya itu jika memang akan diterapkan.
"Eselon III dan IV ini kan sifatnya teknis administrasi, kalau memang itu menjadi keseriusan dari pemerintah, ini yang akan kita minta penjelasan dari pemerintah," imbuhnya.
Arif Wibowo juga mengatakan, kebijakan tersebut menyangkut dengan visi Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi.
Sehingga ke depannya, dengan memangkas pegawai eselon III dan IV itu sebagai upaya menggencarkan reformasi birokrasi.
"Kalau yang disampaikan Pak Jokowi dari apa yang disampaikan oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo, bahwa memang dengan visi presiden ke depan, reformasi birokrasi akan digencarkan," ujar Arif.
Menurutnya, kebijakan untuk memangkas pejabat eselon III dan IV itu akan dilakukan Jokowi secara bertahap.
"Salah satu yang penting adalah memangkas untuk jabatan-jabatan eselon III dan IV, tetapi secara bertahap," jelas Arif.
Arif menuturkan, kebijakan dari Presiden Jokowi itu akan menyangkut kepentingan banyak orang, sehingga tidak mudah untuk melakukan kebijakan tersebut.
"Karena ini menyangkut nasib banyak orang, tidak bisa serta merta seperti membalik telapak tangan," kata dia.
Menurut Arif, saat ini Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan kepegawaian.
Sehingga permasalahan yang ada itu, harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
"Kita juga masih banyak masalah yang menyangkut kepegawaian, yang harus diselesaikan masalah tenaga honorer misalnya," imbuhnya.
Menurutnya, selain permasalahan kepegawaian, reformasi birokrasi juga harus tetap dijalankan.
Selain itu, pelayanan publik juga perlu ditingkatkan, dan proses dari pelayanan publik itu harus dilakukan dengan mudah.
"Pada satu sisi reformasi birokrasi harus jalan, pelayanan publik meningkat, proses harus disederhanakan," ujar Arif.
"Di sisi lain ada masalah yang terkait dengan kepegawaian kita yang harus diatasi, supaya tidak menjadi beban sosial dan politik di kemudian hari," lanjutnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)