TRIBUNNEWS.COM - Keluhan Presiden Jokowi tentang kemacetan di Jakarta dapat dianggap sebagai teguran terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Pakar Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga keluhan itu agar menjadi dorongan semangat bagi Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membenahi lalu lintas di ibu kota.

"Keluhan dari pak Presiden kepada Pemprov DKI sebagai cambuk, artinya harus mampu memberi semangat atau dorongan Pemprov DKI untuk lebih fokus dalam hal mengurai kemacetan lalu lintas," ujar Nirwono, dilansir dari kanal Youtube TVOneNews, Sabtu (30/11/2019).

Nirwono menilai Anies tidak fokus dalam mengatasi persoalan kemacetan dan transportasi di Jakarta.

Nirwono mengatakan persoalan kemacetan ini nantinya bisa dilihat masyarakat di RAPBD Jakarta 2020 .

Baca juga: LRT Jakarta Mulai Beroperasi Komersial Setelah Tiga Kali Uji Coba, Tarifnya Rp 5.000

Baca juga: Tanpa Subsidi, Penumpang LRT Jakarta Harus Bayar Tiket Rp 41 Ribu

"Menurut saya, masyarakat bisa melihat nanti di mana di RAPBD DKI Jakarta 2020 anggaran-anggaran yang akan digunakan tadi untuk pembangunan DKI Jakarta apakah benar-benar untuk mengurangi atau mengurai kemacetan lalu lintas atau tidak," ungkapnya.

Menurut Nirwono hingga saat ini belum ada kebijakan yang signifikan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal mengurai kemacetan lalu lintas.

"Kalau mau lebih serius, banyak PR yang harus dikerjakan dengan waktu yang cukup sempit," terang Nirwono.

Menurut Nirwono ada tiga kebijakan yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Pertama, mengintegrasikan seluruh transportasi massal yang ada baik fisik maupun sistem.

Kedua, peremajaan bus ukuran sedang yang sudah dibicarakan namun belum dilakukan.

Ketiga, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ke pusat kota yang saat ini masih menggunakan kebijakan ganjil-genap.