Selain itu, pelayanan publik juga perlu ditingkatkan, dan proses dari pelayanan publik itu harus dilakukan dengan mudah.

"Pada satu sisi reformasi birokrasi harus jalan, pelayanan publik meningkat, proses harus disederhanakan," ujar Arif.

"Di sisi lain ada masalah yang terkait dengan kepegawaian kita yang harus diatasi, supaya tidak menjadi beban sosial dan politik di kemudian hari," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung rencana pemangkasan eselon III dan IV di kementerian maupun lembaga.

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan gebrakan barunya dalam merealisasikan pemangkasan eselon III dan IV, yang akan mulai direalisasikan tahun depan.

Dalam rangka mengefisiensi birokrasi agar tak lagi berbelit-belit, Jokowi memunculkan wacana pemangkasan eselon III dan IV.

Hal itu dilakukan dengan cara memanfaatkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau robot kecerdasan buatan.

"Tahun depan, kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon I, II, III, IV, yang III dan IV akan kita potong," tutur Jokowi, dikutip dari Kompas TV, Jumat (29/11/2019).

Jokowi pun menyampaikan, ia telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB), Tjahjo Kumolo untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN, (eselon III dan IV) diganti dengan AI sehingga ada kecepatan," terangnya.

Jokowi yakin, dengan adanya AI, birokrasi di Indonesia akan lebih cepat.

"Kalau diganti Artificial Intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian akan lebih cepat," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Widyadewi Metta Adya Irani)