TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tengah mengkaji wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Menanggapi hal tersebut, dilansir dari Kompas TV, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019).

"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru. 

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri."

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza.

Melihat hal tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," katnya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

"Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak."

"Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya.

Alasan Nadiem Makarim Menghapus Ujian Nasional

Dilansir dari Kompas.com, terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN), Mendikbud Nadiem Makarim menyebut rencana tersebut lahir dari banyaknya aspirasi yang menginginkan menghindari dampak negatif UN.

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat."

"Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif," ujar Nadiem di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019), seperti yang diberitakan Kompas.com.

Nadiem mencontohkan, adanya peningkatan stres saat siswa mempersiapkan UN.

Selain itu, UN juga menimbulkan rasa khawatir berlebihan pada siswa, saat mata pelajaran yang diujikan bukan bidangnya.

Nadiem pun menjelaskan, kebijakan yang akan dilakukan tidak sekadar menghapus UN saja.

Menurutnya, juga akan ada perbaikan sistem kelulusan bagi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa."

"Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.

Sebelumnya, Nadiem menegaskan kebijakan penghapusan UN baru akan direalisasikan setelah 2020.

Nadiem memastikan UN tahun 2020 akan tetap dilaksanakan.

"Yang sudah pasti 2020 kan masih akan jalan UN."

"Itu kan sudah kami umumkan, biar tenang bagi yang sudah belajar dan sebagainya," jelas Nadiem.

Nadiem juga menyampaikan, saat ini rencana penghapusan UN masih dikaji.

"Masih dikaji, baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)