Lebih lanjut, ia pun mengatakan tak perlu ada pengganti UN.

"Ya enggak perlu ada pengganti, kan penerimaan murid baru berdasarkan zonasi kok. Untuk apa UN," kata dia.

Anggota Komisi X DPR Sebut Sambut Baik Wacana Penghapusan UN

Menanggapi hal tersebut, dilansir Kompas TV, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019).

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara menyeluruh.

"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi pendidikan hingga kemampuan guru. 

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri."

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza.

Melihat ketimpangan tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," kata dia.