Sebut Rizieq Shihab Dicekal atas Permintaan Pemerintah Indonesia, Haikal Hassan: Bersikap Dewasalah
Jubir PA 212, Haikal Hassan meminta Pemerintah Indonesia bisa bersikap dewasa, mengenai masalah kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.
Penulis: Nuryanti
Editor: Ifa Nabila
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan meminta Pemerintah Indonesia bisa bersikap dewasa menyikapi masalah kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.
Diketahui Habib Rizieq Shihab mengaku tidak bisa pulang ke Indonesia karena mendapat pencekalan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Dalam sambutannya saat Reuni Akbar 212 melalui telecoference, Senin (2/12/2019), Rizieq Shihab mengatakan pencekalannya itu atas permintaan Pemerintah Indonesia.
"Jangan berlaku seperti anak kecil, berlaku dewasalah, jantanlah, Pemerintah Republik Indonesia," ujar Haikal Hassan di Studio Gedung Menara Kompas, Senin (2/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Haikal menyebut Pemerintah Arab Saudi tak mempunyai alasan untuk menahan Habib Rizieq Shihab.
Namun, menurutnya pencekalan Habib Rizieq itu atas permintaan dari Pemerintah Republik Indonesia.
"Apa pentingnya Saudi Arabia menahan, kalau tidak ada permintaan dari Republik Indonesia," jelas Haikal.
Haikal menyebut Pemerintah Indonesia terlebih dulu meminta Pemerintah Arab Saudi untuk menahan Rizieq Shihab.
Menurutnya, ada hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Pemerintah Indonesia yang meminta untuk di sana dulu, untuk tidak pulang lebih dulu, sehingga ada government to government, pemerintah kepada pemerintah," jelasnya.
Namun, ia menyebut pihak Arab Saudi tidak mempunyai kepentingan untuk melakukan pencekalan.
"Pemerintah Saudi Arabia tidak mempunyai kepentingan untuk menahan Habib Rizieq Shihab," katanya.
Ditanya alasan dari pencekalan Habib Rizieq Shihab itu, Haikal Hassan menolak untuk menjelaskannya secara gamblang.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut pemerintah Indonesia tidak menjalankan kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya.