Sekretaris PDI-P Sumatera Utara Soetarto membenarkan pencalonan dari Bobby Nasution tersebut.

"Bobby Nasution mengembalikan formulir, untuk menjadi calon Wali Kota Medan," ujar Soetarto, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (3/12/2019).

Namun, Soetarto menyatakan meski Bobby merupakan menantu dari orang nomor satu di indonesia, dirinya harus mengikuti mekanisme partai yang sudah ada.

"Kami mengikuti mekanisme partai, sebagaimana yang diatur oleh PDI Perjuangan," jelas Soetarto.

Soetarto menyampaikan, PDI-P akan melakukan survei kepada calon kepala daerah sampai akhir Desember 2019.

"Sesuai dengan mekanisme internal, sekarang ini seluruh calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, akan dilakukan survei sampai akhir Desember," ujarnya.

Survei tersebut menurut Soetarto, akan digunakan sebagai pertimbangan penetapan calon kepala daerah pilihan PDI-P.

"Tentu hasil survei akan menjadi pertimbangan bagi DPP partai, untuk menetapkan siapa yang diusung di 23 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada serentak 2020," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, pencalonan Gibran dan Bobby Nasution dalam Pilkada 2020 dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.

Hal ini itu tak lepas dari sosok Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden saat ini.

"Dikhawatirkan terlalu banyak conflic of interest (konflik kepentingan)," kata Pangi saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (4/12/2019).

Pangi mengatakan, pendapat tersebut ia sampaikan menurut penafsiran publik.

Ia menambahkan, penafsiran publik juga akan mengkhawatirkan pencalonan dua anggota keluarga Jokowi itu akan memanfaatkan fasilitas negara.

Selain itu, pencalonan Gibran dan Bobby juga dinilai dapat memunculkan kelompok-kelompok yang sengaja ingin menjerumuskan keluarga Jokowi.