Karena pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

"Sebenarnya sulit untuk mengatakan ini nepotisme untuk jabatan yang sifatnya dipilih," ujar Qodari di Studio Menara Kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Karena di situ prosesnya dimana orang memilih, punya kesempatan memilih," jelas Qodari.

Qodari menyebut pengertian dari definisi nepotisme adalah memilih seseorang tidak berdasarkan kemampuannya.

"Tergantung definisi nepotisme itu apa, salah satu definisi yang diterima secara umum adalah memilih di luar kemampuannya," katanya.

"Sebetulnya nepotisme ini kelihatan kepada jabatan yang ditunjuk," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer ini menyebut, langkah dari Gibran dan Bobby itu memang tidak dilarang dalam Undang-undang.

"Kalau kita kembalikan pada Undang-undang, ya tidak ada halangan bagi anak presiden menjadi calon wali kota," kata Qodari.

"Kecuali ada larangan hitam di atas putih, tentu kita katakan tidak boleh," jelasnya.

Namun, ia menyatakan langkah politik dari Gibran dan Bobby itu belum tentu lolos dalam pencalonannya menjadi wali kota.

"Majunya Gibran dan Bobby, saya garis bawahi kemungkinan, karena belum tentu lolos," tambah Qodari.

Dirinya menjelaskan, saat ini PDI-P sedang membuka pendaftaran calon kepala daerah tahap kedua.

Pendaftaran tahap kedua tersebut berada di tingkat provinsi dan tingkat pusat.

"Sekarang ini sedang dibuka lagi tahap kedua, dimana pendaftaran di tingkat provinsi maupun di pusat," ujar Qodari.