TRIBUNNEWS.COM - Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka serta menantunya Bobby Nasution, akhirnya resmi mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Gibran Rakabuming Raka telah terlebih dulu mendaftarkan diri menjadi bakal calon Wali Kota Solo, sementara suami Kahiyang Ayu, Bobby Nasution menyusul menjadi bakal calon Wali Kota Medan.

Namun, langkah Bobby yang maju menjadi Calon Wali Kota Medan itu menuai kritik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, langkah Bobby tersebut sebenarnya berhak bagi semua warga negara.

Namun jika  menjadi nepotisme, menurutnya itu adalah kemunduran demokrasi Indonesia.

"Saya tidak ingin judgement, tapi semua orang berhak," ujar Mardani Ali Sera, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (4/12/2019).

Baca: Menantu Jokowi Maju Jadi Calon Wali Kota Medan, Pengamat Bilang Bisa Malu Kalau Kalah

Baca: Langkah Bobby Dinilai Lebih Terjal dari Gibran untuk Jadi Wali Kota, Pengamat Politik: Tidak Mudah

"Sikap saya, nepotisme adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia," lanjutnya.

Kritik Mardani tersebut dibantah oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Junimart Girsang.

Junimart menilai majunya Bobby dan Gibran dalam bursa pemilihan wali kota, tak berkaitan dengan nepotisme.

Menurutnya, keduanya mempunyai representasi dari anak muda yang ingin berkontribusi di daerahnya.

"Kebetulan beliau menjadi anak presiden, kebetulan Bobby menjadi menantu presiden, dan sekarang memang zamannya milenial," ujar Junimart.

"Kita kan belum lihat siapa yang maju lagi nanti, kita lihat apakah milenial lain akan maju," katanya.

Mengenai kritikan dari Mardani, Junimart berujar terlalu dini untuk menyebutnya sebagai nepotisme.

"Kalau menyebut nepotisme, menurut saya terlalu jauh kita bicara ke sana," jelas Junimart.

Karena pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

"Sebenarnya sulit untuk mengatakan ini nepotisme untuk jabatan yang sifatnya dipilih," ujar Qodari di Studio Menara Kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Karena di situ prosesnya dimana orang memilih, punya kesempatan memilih," jelas Qodari.

Qodari menyebut pengertian dari definisi nepotisme adalah memilih seseorang tidak berdasarkan kemampuannya.

"Tergantung definisi nepotisme itu apa, salah satu definisi yang diterima secara umum adalah memilih di luar kemampuannya," katanya.

"Sebetulnya nepotisme ini kelihatan kepada jabatan yang ditunjuk," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer ini menyebut, langkah dari Gibran dan Bobby itu memang tidak dilarang dalam Undang-undang.

"Kalau kita kembalikan pada Undang-undang, ya tidak ada halangan bagi anak presiden menjadi calon wali kota," kata Qodari.

"Kecuali ada larangan hitam di atas putih, tentu kita katakan tidak boleh," jelasnya.

Namun, ia menyatakan langkah politik dari Gibran dan Bobby itu belum tentu lolos dalam pencalonannya menjadi wali kota.

"Majunya Gibran dan Bobby, saya garis bawahi kemungkinan, karena belum tentu lolos," tambah Qodari.

Dirinya menjelaskan, saat ini PDI-P sedang membuka pendaftaran calon kepala daerah tahap kedua.

Pendaftaran tahap kedua tersebut berada di tingkat provinsi dan tingkat pusat.

"Sekarang ini sedang dibuka lagi tahap kedua, dimana pendaftaran di tingkat provinsi maupun di pusat," ujar Qodari.

"Jadi calon wali kota, calon bupati yang kemarin belum sempat mendaftar, dibukakan pintu sekarang," jelasnya.

Ia menduga suami Kahiyang Ayu itu menggunakan momentum pendaftaran tahap kedua itu.

"Dugaan saya, Bobby menggunakan momentum ini," ucap Qodari.

Namun mengenai Gibran, Qodari menyebut kemungkinan ada pengaruh setelah pertemuan Gibran dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Soal Gibran, mungkin dipengaruhi soal datangnya Gibran ketemu dengan Megawati kemarin," katanya.

"Walaupun kalau bicara pendaftaran, harus lewat jalur resmi," lanjut Qodari.

Sebelumnya, Bobby Nasution mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sumatera Utara.

Tiba di kantor DPD, Bobby Nasution disambut Sekretaris Partai PDI-P Sumatera Utara, Soetarto, dan sejumlah pengurus DPD lainnya.

Suami dari Kahiyang Ayu ini langsung menyerahkan berkas formulir pencalonan dirinya sebagai bakal calon Wali Kota ke PDIP.

Sekretaris PDI-P Sumatera Utara Soetarto membenarkan pencalonan dari Bobby Nasution tersebut.

"Bobby Nasution mengembalikan formulir, untuk menjadi calon Wali Kota Medan," ujar Soetarto, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (3/12/2019).

Namun, Soetarto menyatakan meski Bobby merupakan menantu dari orang nomor satu di indonesia, dirinya harus mengikuti mekanisme partai yang sudah ada.

"Kami mengikuti mekanisme partai, sebagaimana yang diatur oleh PDI Perjuangan," jelas Soetarto.

Soetarto menyampaikan, PDI-P akan melakukan survei kepada calon kepala daerah sampai akhir Desember 2019.

"Sesuai dengan mekanisme internal, sekarang ini seluruh calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, akan dilakukan survei sampai akhir Desember," ujarnya.

Survei tersebut menurut Soetarto, akan digunakan sebagai pertimbangan penetapan calon kepala daerah pilihan PDI-P.

"Tentu hasil survei akan menjadi pertimbangan bagi DPP partai, untuk menetapkan siapa yang diusung di 23 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada serentak 2020," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)