Menurutnya, hal itu sudah berlangsung sejak hampir setahun yang lalu.

"Itu berlangsung sejak Ramadhan tahun lalu sampai sekarang belum pernah terputus, dan kira-kira ini 5 tahun ke depan pun akan begitu," kata Haikal Hasan lagi.

Menurut Haikal Hasan, dirinya akan membuat list siapa saja ulama yang dilaran ceramah di mesjid kementerian dan pemerintah.

"Akan saya kumpulkan siapa saja yang mendapat perlakuan sama, akan kita list sekalian," ujarnya.

Ia pun memastikan kalau adanya larangan tersebut masih soal perbedaan pilihan politik.

"Ya betul (karena alasan politik), udah pasti, saya jamin, saya bisa tunjukkan semua WA-nya. Babe maaf sekarang Babe nggak boleh dateng dulu ke kantor kami, untuk menjaga kondusifitas. Loh kan yang kita omongin apa sih?," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Taufiq Damas setuju bahwa pimpinan KPK tidak perlu bersikap berlebihan seperti itu.

"Nggak perlu (pimpinan KPK bereaksi seperti itu) jadi sekarang ini orang itu kan nggak boleh melarang-larang orang," ujar taufiq Damas.

Namun menurutnya, ulama juga jangan terlalu dibawa perasaan jika ditolak ceramah di suatu tempat.

"Tapi kita harus mengakui juga bahwa masyarakat kita ini sudah terjebak pada like dan dislike pada siapa yang harus kita undang dalam acara keagamaan, dan itu wajar, saya juga pernah kok ditolak-tolak orang, biasa aja gitu loh," jelas Taufiq Damas.

Ia pun mengatakan bahwa hal itu merupakan dampak dari para elite yang sering mencampur urusan agama dengan politik.

"Dan kita tahu ini memang akibat agama yang dicampur aduk oleh politik, sehingga orang sudah melihat tidak bisa lagi memisahkan mana kegiatan agama, mana kegiatan politik," sindir Taufiq Damas.

Mendengar itu, Haikal Hasan hanya tampak tersenyum.

"Sebetulnya tugas kita sekarang ini untuk mendidik maysarakat, jangan dicampur aduk politik sama agama, begitu loh. Kalau mau berpolitik ya berpolitik lah," jelasnya.