TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Desa Membangun (KoMasDem), mengungkapkan temuan pemerasan yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wartawan gadungan kepada kepala desa (kades) yang sedang menjalankan program Dana Desa.

Kasus ini ditemukan berdasarkan penelitian JAMSU dan Komasdem di Sumatera Utara.

Baca: JAMSU: Banyak Regulasi yang Tumpang Tindih dengan UU Desa

Baca: Mendes Sambangi Pemanfaatan Dana Desa di Bojongkulur, Bogor

Baca: Uang Dana Desa Rp 320 Juta Digondol Maling, Begini Kronologi Kejadiannya

Wakil Direktur BITRA Indonesia Iswan Kaputra menyebut oknum ini sebagai "predator desa".

Iswan mengungkapkan para predator desa ini kerap meminta uang kepada kades saat pencairan hingga proses pembangunan yang menggunakan dana desa.

"Temuan di Sumatera Utara ditemukan adanya predator desa adalah orang berkedok LSM, wartawan. Mereka sering datang menakut-nakuti kepala desa saat pencairan dana desa," ujar Iswan dalam konferensi pers di kantor KPA, Pancoran, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Setiap mendatangi desa yang melakukan pembangunan para predator desa ini meminta uang kisaran Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu.

"Mereka datang ke desa, ketika desa melakukan kegiatan pembangunan seperti yang satu desa. Kepala desanya ditarik tiba-tiba oleh wartawan LSM ini. Dikasih Rp 50 ribu sudah selesai balik dia," tutur Iswan.

Menurut Iswan, akibat dari perbuatan dari para predator desa ini membuat para kades menggelapkan Dana Desa.

Selama ini uang yang digunakan untuk diberi kepada para predator desa ini diambil dari Dana Desa.

Padahal tidak ada pos anggaran khusus dari Dana Desa yang diperuntukan para predator desa ini. Selama ini kades, memberikan uang kepada para predator desa ini bukan dari kocek pribadinya.

"Banyak Dana Desa yang hilang karena predator desa tadi. Akibat predator desa ini, kades atau aparatur desa berpotensi untuk memicu korupsi baru. Karena tidak mungkin orang yang datang ini setiap hari diberi Rp 50 ribu-100 ribu dari uang pribadi kades," ungkap Iswan.

"Dia akan mengambil dari anggaran. Padahal anggaran diambil desa tidak ada pos untuk LSM wartawan," tambah Iswan.