TRIBUNNEWS.COM - Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengatakan pencalonan diri anak sulung dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution bukan termasuk dalam nepotisme.

Hal tersebut diungkapkan dalam acara Sapa Indonesia Malam yang videonya diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (8/12/2019).

Gibran dan Bobby masing-masing akan mencalonkan diri sebagai bakal wali kota Solo dan Medan untuk periode 2020 -2024.

Deddy Sitorus menjelaskan Jokowi tidak memiliki kerajaan di dalam tubuh PDI Perjuangan.

Sehingga pencalonan Gibran dan Bobby tidak dapat dikatakan sebagai nepotisme.

"Karena PDI Perjuangan bukan kerajaannya pak Jokowi, bagaimana dia bisa membangun dinasti politik, itu yang pertama," jelas Deddy Sitorus.

"Yang ke dua keinginan mencalonkan diri itukan bukan dari pak Jokowi, tapi menantu dan anaknya yang memang yang seperti dikatakan Jokowi sudah memiliki feeling politik dan itu sah-sah saja kalau menurut saya," tandasnya.

Deddy Sitorus juga menjelaskan harus dapat membedakan demokrasi pada masa sekarang ini dengan demokrasi pada orde baru.

Menurut penuturan Deddy Sitorus, sistem demokrasi saat ini tidak mendukung untuk melakukan tindakan nepotisme.

Karena terdapat mekanisme koreksi yang dapat dilakukan oleh para partai politik.

Tidak hanya itu, Deddy Sitorus mengatakan pemilihan yang dilakukan secara langsung dipilih oleh masyarakat juga dapat menjadi penghalang dalam tindakan nepotisme.

Sehingga Jokowi tidak dapat sesuka hati untuk memberikan jabatan pada Gibran dan Bobby.

"Kita harus membedakan demokrasi sekarang dan demokrasi di jaman orde baru," terang Deddy Sitorus.

"Demokrasi sekarang kan ada mekanisme koreksinya, jadi ketika menantunya pak Jokowi mencalonkan diri, ada partai politik yang akan melakukan koreksi, ada pemilihan langsung yang melakukan koreksi."

"Jadi tidak serta merta Jokowi meletakkan sesuka hati pada jabatan-jabatan," imbuhnya.

Mengenai pencalonan diri Gibran dan Bobby yang mempunyai keterikatan dengan Jokowi sebagai anak kandung dan menantu, Deddy Sitorus mengatakan hal tersebut dapat dijadikan bekal.

Menurutnya, keuntungan yang didapatkan oleh Gibran dan Bobby tidak melanggar secara hukum maupun etika berpolitik.

"Kita seorang politisi kan harus menggunakan semua modalnya untuk dikapitalisasi untuk keuntungan politik," ujar Deddy Sitorus.

"Itu sah-sah saja, secara etika dan legal tidak ada yang dilanggar," tambahnya.

Sebelumnya, Bobby telah mendaftarkan diri menjadi calon wali kota Medan di kantor DPP PDIP Sumatera Utara, Selasa (3/12/2019).

Menurut penuturan Bobby, Presiden Jokowi tidak memberikan arahan bagi anak dan menantunya.

Presiden Jokowi memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup.

Akan memilih menjadi pebisnis, profesional, atau menjadi politisi.

Bobby kemudian memberikan contoh apabila Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi terhadap pilihan anak dan menantunya.

Ketika itu, istri Bobby yang merupakan anak kedua Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Dalam proses tersebut, Presiden Jokowi tidak ikut campur agar proses Kahiyang Ayu menjadi mulus.

"Anak dan menantunya terserah kita mau jadi apa, terserah arahnya mau ke mana," ungkap Bobby.

"Mau ke bisnis, mau ke birokrat, mau ke profesional terserah."

"Contohnya dulu juga istri saya mendaftar di PNS tidak ada intervensi dari mertua saya, sekarang juga seperti itu."

Meski demikian, politisi PKS, Mardani Ali Sera mengkritik pendaftaran Bobby menjadi wali kota Medan.

Mardani Ali mengatakan memang pilihan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat merupakan hak semua orang.

Namun Mardani Ali berpendapat apabila terdapat nepotisme dalam sebuah politik, hal tersebut merupakan tanda kemunduran demokrasi di Indonesia.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)