TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan tak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Fadli Zon juga mengungkapkan tidak setuju dengan alternatif wacana masa jabatan presiden dua kali, tapi ditambah tujuh tahun.

Menurutnya, alternatif tersebut juga bukan menjadi solusi yang baik, selain wacana masa jabatan presiden tiga periode.

"Saya kira itu juga bukan solusi yang baik ya," ujar Fadli Zon, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (9/12/2019).

Sehingga menurutnya, peraturan masa jabatan presiden maksimal dua periode sudah menjadi peraturan yang tepat.

"Cukup lima tahun, itu sudah menjadi konvensi yang bagus," ungkapnya.

Politisi Gerindra ini kemudian menyebut, wacana penambahan masa jabatan digunakan sebagai kebijakan saat masih berkuasa.

"jangan akal-akalan, mentang-mentang sedang berkuasa, kemudian ingin mengubah ini," katanya.

Ia menyebut, rakyat Indonesia cerdas sehingga bisa menentukan dengan baik.

"Rakyat kita ini rakyat yang cerdas dan mereka merasa memiliki Indonesia," jelas Fadli.

Fadli Zon juga mengimbau untuk tidak ada penambahan masa jabatan presiden.

Menurutnya, wacana tersebut bisa merusak demokrasi Indonesia.

"Jangan lagi ditambah-tambah, karena nanti bisa merusak," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan, selama dua periode kepemimpinan Jokowi ini akan berat.